Perkembangan Terakhir Pilkada di NTT, Satu Kabupaten Belum Menandatangani NPHD

Sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati  serentak tahun 2020.

Delapan Kabupaten tersebut masing-masing yaitu Sabu Raijua menandatangani NPHD pada (16 September 2019), Timor Tengah Utara (TTU) 28 September 2019, Malaka (1 Oktober 2019), Sumba Timur (1 Oktober 2019), Belu (2 Oktober 2019), Ngada (5 Oktober 2019), Sumba Barat (7 Oktober 2019), Manggarai Barat (11 Oktober 2019), sementara kabupaten Manggarai sampai saat ini belum menandatangani NPHD

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu dalam Press rilis di Kantor KPU pada Senin, 14/10/2019. 

Penandatanganan NPHD oleh Bupati dan Ketua KPU Kabupaten di delapan kabupaten tersebut, dilakukan setelah KPU bersama Tim Pemerintahan Anggaran Daerah (TAPD) setempat melakukan pembahasan bersama terhadap rencana kebutuhan anggaran pemilihan serentak 2020 yang diajukan oleh KPU Kabupaten, dengan merujuk pada standar dan kebutuhan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, yang ditetapkan Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan menteri keuangan.

BACA JUGA:  Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Kelurahan Reo Lakukan Penyrotan Disinfektan¬†

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, kegiatan penyusunan dan penandatanganan NPHD berakhir 1 oktober 2019, namun kenyataannya sebagian besar kabupaten melampaui jadwal tersebut karena terkendala pada aspek pemahaman yang masih berbeda tentang anggaran hibah pemilihan,” Jelasnya.

KPU Provinsi NTT yang memiliki tugas koordinasi, menindaklanjuti kondisi tersebut dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi, sehingga pada tanggal 27 september 2019 lalu, Pemda Provinsi memfasilitasi pertemuan antara 9 KPU  kabupaten dengan pihak Pemerintah kabupaten yang juga dihadiri KPU Provinsi di Kantor Gubernur NTT. 

Salah satu kesepakatan yang diajukan Pemda Provinsi adalah KPU Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten melalui TAPD masing–masing untuk segera membahas bersama sama kebutuhan anggaran pemilihan dan menandatangani NPHD paling lambat 10 Oktober 2019.

Menyikapi kondisi di sejumlah kabupaten/kota di Indonesia yang cukup signifikan belum menandatangani NPHD, kemendagri pada tanggal 7 oktober 2019 yang lalu melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pendanaan Pilkada tahun 2020 dengan mengundang para Bupati, Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota yang belum menandatangani NPHD. Dan khusus di NTT dihadiri ketua KPU Manggarai Barat dan Manggarai. 

BACA JUGA:  Presiden Maknai Idul Adha sebagai Momentum Penguatan Solidaritas Bangsa

Berdasarkan laporan dari KPU Manggarai Barat kepada KPU Provinsi NTT, KPU setempat bersama Pemda telah membahas bahkan menandatangani NPHD tanggal 11 Oktober 2019. Sebaliknya untuk Kabupaten Manggarai, sampai berita ini dipublikasikan, belum dilakukan penandatangan NPHD antara Bupati Manggarai dan KPU Manggarai.

KPU Manggarai dalam laporannya kepada KPU Provinsi NTT menyebutkan, sepulang dari Jakarta, pihaknya langsung koordinasi dengan Pemda Manggarai untuk menyampaikan point-point kesepakatan pada Rakor Kemendagri, termasuk deadline jadwal penandatanganan NPHD paling lambat 14 Oktober 2019.

Pihak Pemda Manggarai telah menerima rincian kebutuhan anggaran yang diajukan  KPU Manggarai, bahkan KPU manggarai sudah 2 kali berinisiatif mengundang TAPD untuk membahasnya dan hasilnya KPU Manggarai menyiapkan 2 skenario usulan yakni RP 34 Miliar untuk 370 TPS dan Rp 29 Miliar untuk 700 TPS. Namun pada pertemuan bersama 11 Oktober 2019, pihak Pemda Manggarai menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp 15.225.000,00 sesuai kemampuan  keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pendanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, dengan rincian kebutuhan tahun 2019 sebesar 225.000,000 sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara pembahasan bersama, sementara untuk kebutuhan tahun 2020 belum dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Manggarai. Akibatnya, sampai saat ini belum dilakukan penandatangan NPHD.

BACA JUGA:  Gegerkan Warga, Seorang Wanita Diduga ODGJ Pingsan Depan Emperan Pertokoan

Laporan : Handrikus Aditono