PILKADA DAN PILIHAN (POLITIK) KITA

Daerah

Oleh : Jimmy Carvallo

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sudah mendekati hari pemungutan suara, 9 Desember. Pelaksanaan pesta demokrasi di tengah keprihatinan masih masif merebaknya pandemi Covid-19 (virus corona) tersebut diharapkan tidak menyurutkan partisipasi para memilih datang ke TPS memberikan suaranya untuk (kelanjutan) perbaikan masa depan bersama. Pandemi Covid-19 yang ikut membatasi aktivitas ragam kampanye yang tidak biasa itu, tentu diharapkan tidak membuka celah terjadinya skenario politik kotor dari para calon pemimpin yang akan berkontestasi di Pilkada, mengingat ekonomi masyarakat menjadi salah satu yang ambruk, selain kesehatan yang rentan akibat terjangan virus yang melanda Indonesia sejak periode awal 2020.

Bagi kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, baru saja dilalui tahapan Debat Kandidat, termasuk diantaranya 2 kabupaten ujung barat Pulau Flores, Manggarai dan Manggarai Barat. Debat Kandidat, dengan penerapan protokol kesehatan ketat, penyelenggaraannya tetap terbuka melalui kanal media teknologi (YouTube, Facebook dan siaran radio), walau kenyataannya tidak semua masyarakat bisa mengikuti/mengakses langsung karena keterbatasan sarana informasi yang dimiliki terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman. Debat menjadi salah satu intrumen yang bisa dipertimbangkan masyarakat guna menakar ke paket paslon manakah pilihan akan diberikan.

Di Pilkada, kompetisi atau kontestasi merebut kursi kekuasaan sesungguhnya adalah lebih karena (pengaruh) pertimbangan ketokohan (paslon bupati-wakil bupati), bukan pertarungan antar partai-partai pendukung, karena bisa saja partai yang secara nasional dinilai baik, jauh dari praktek politik kotor, sukses membangun konstruksi/citra sebagai parpol merakyat tetapi, mendukung orang yang salah di aras lokal, atau sebaliknya, partai yang sering dikecam ‘tidak baik’ bahkan buruk karena ulah satu-dua orang kadernya di pusat (baik yang menduduki jabatan di DPR RI, sebagai menteri, atau pengurus parpol) tetapi sukses menyorong sosok calon pemimpin yang lebih diterima dan menenuhi espektasi masyarakat di mana Pilkada dihelat.

Sukses paslon kepala daerah meraih kemenangan memang tak bisa lepas pisah dari bekerjanya mesin partai dari ibu kota kabupaten sebagai pusat pemerintahan sampai ke tingkat akar rumput paling bawah, di kampung-kampung atau dusun. Namun, realitas sering menunjukan bahwa kekuatan karisma sang calon kepala daerah dan wakilnya-lah yang dominan mempengaruhi persepsi dan pilihan politik publik. Kekuatan lain di luar faktor ketokohan, seperti publikasi media (iklan pencitraan), baliho, blusukan mendadak menjelang pemilu, bahkan money politik (penetrasi basis utama calon) sekalipun tidaklah efektif belakangan ini.

Transfornasi model Pilkada paska reformasi 1998, buah lahirnya UU No 32 dan 33 Tahun 2004, di mana nama para calon lazim di-palu dari ‘ruang sidang DPRD’ tempat para politisi parpol ‘mengebiri’ hak demokrasi rakyat dengan cara sepihak menentukan siapa calon pemimpin daerah yang dikehendaki, berpindah ke ‘ruang bilik suara’ tempat warga sendiri mencoblos siapa calon yang dikehendaki serentak memandu warga pemilih, dari waktu ke waktu semakin matang berpolitik — menggunakan hak suaranya — dengan independen tanpa dipengaruhi tekanan (fisik, mental) dan rayuan (uang, materi, janji).

Esensi Pilkada (local self-government) adalah mencari pemimpin, merayakan kebebasan berpolitik yang dijamin oleh undang-undang, di mana setiap warga negara secara bebas menyuarakan keinginannya dalam bentuk memberikan 1 suara (coblosan) di TPS. Satu suara, sangat mempengaruhi masa depan bersama (bonum commune) karena dari suara-suara yang terkumpul itu-lah akan mengantar sepasang calon pemimpin menjadi nahkoda yang memegang kemudi, dipandu kompas (arah keinginan rakyat) melayari samudera impian, mimpi besar bersama.

Tidak ada mimpi bersama yang tidak bisa terwujud kalau di depan barisan rakyat, pemimpin dengan gagah-berani melangkah tegap penuh percaya diri meraih satu per satu visi-misi yang diembannya. Hanya pemimpin dengan rekam jejak (moral, integritas, kapabilitas) yang telah teruji dengan baik-lah yang bisa melakukan itu tanpa takut, tanpa ragu dan tanpa beban apa pun.

Muara Pilkada adalah mencari pemimpin daerah yang berintegritas, maka tahapan seperti pendaftaran ke KPU, masa kampanye termasuk debat kandidat hanyalah sebagian dari keseluruhan episode yang harus ditimbang dengan baik oleh warga pemilih. Keseluruhan ‘rekaman kepribadian’ para calon harus menjadi pengamatan serius kita semua, holistik (terpadu) agar jangan sampai gara-gara mau menjadi pemimpin, ada saja serigala tampil berbulu domba.

Jabatan politik yang (akan) diduduki sebagai kepala daerah itu bukan kursi biasa, bukan juga kursi seorang raja, apalagi kursi maha raja yang lalim dan diktator di tengah kerajaan-kerajaan kecil teritori kabupatan/kota. Fenomena para ‘raja kecil’ di daerah yang ketika terlanjur salah dipilih, salah mendapat kepercayaan publik, lalu menyandang kepala daerah bermasalah (misalnya, berdasarkan Laporan KPK, sampai periode Oktober 2019 ada 119 kepala daerah telah ditahan) hendaknya menjadi refleksi-politik bagi masyarakat sebelum 9 Desember nanti memberi hak suara di TPS.

Demokrasi elektoral dan demokrasi liberal yang menjadi esensi praktis pemilu kita selama ini, memang memberi ruang yang sangat terbuka untuk terjadinya berbagai ketimpangan pemilihan pemimpin di daerah-daerah. Ketika masyarakat memilih langsung calon pemimpin (bupati-wakil bupati) maka hak suara itu menjadi mahal dan rawan digoncang prahara (uang, materi, peruncingan SARA, bahkan pemaksaan kehendak dari sesama).

Partisipasi, kebebasan dan kesetaraan politik antar warga bisa saja berganti menjadi bargaining politik tanpa kepastian. Kalaupun pasti misalnya, dengan money politics yang kecil dan tidak seberapa itu, hak suara yang tergadai telah menjadi awal terbangunnya jarak/jurang antara harapan kebaikan pada momentum pilkada, dengan sang penguasa yang — bila terpilih — tidak lagi memiliki beban memperbaiki nasib rakyat (karena setiap suara sudah lunas terbayar).

Lalu, di Pilkada 9 Desember 2020 yang tinggal menghitung hari ini, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memunculkan pemimpin daerah yang berkualitas dalam soal tanggung jawab mengemban kepercayaan publik? Ada banyak langkah bisa diambil oleh kita, tetapi hemat saya, ada satu hal yang penting dikerjakan adalah, membangun konsensus demokrasi bersama, tidak memilih calon pemimpin yang tidak memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai calon kepala daerah.

Seperti apa kualitas itu? Kembali, seperti yang telah dideskripsikan di atas, rekam jejak dan integritas diri menjadi syarat minimal menegakan benang merah tentang siapa mereka, para kandidat itu, sambil memastikan terlaksananya syarat utama demokrasi sungguh tidak terkooptasi berbagai kepentingan sesaat : partisipasi dan kebebasan tidak boleh dibelenggu oleh siapa saja dan untuk kepentingan apa saja.

Penulis, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Transparansi Publik.