Pinjaman Rp 150 Miliar dari Bank NTT Untuk Infrastruktur, UMKM dan Pariwisata di Matim

Borong- SorotNTT.Com– Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) siap menggelontorkan pinjaman daerah senilai Rp. 150 miliar bagi percepatan pembangunan infrastruktur, UMKM, Pertanian dan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur.

Penandatanganan Akta Pinjaman Daerah untuk Pemda Manggarai Timur tersebut dilakukan antara Bupati Andreas Agas dengan Direktur Utama Alex Riwu Kaho pada Sabtu (16/4/2022), bertempat di lapangan Compang Ndejing, Kecamatan Borong.

Harus diakui, ini menjadi bukti komitmen bersama antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di provinsi NTT.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, para pejabat terkait dan masyarakat setempat menyaksikan langsung acara penandatangan akta pinjaman daerah untuk Pemda Matim tersebut.

Terpisah, Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, mengatakan pinjaman daerah sebesar Rp 150 miliar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penguatan UMKM dan pembangunan potensi pariwisata.

Manggarai Timur kata Bupati Agas, mempunyai banyak potensi dan unggulan daerah seperti, pertanian, peternakan, usaha kecil menengah dan juga pariwisata hanya sayang daerah itu masih terbatas pada akses infrastruktur.

BACA JUGA:  Bank NTT Siapkan Rp. 250 M untuk Infrastruktur Manggarai, Gubernur Viktor Saksikan Penandatanganan PKS

Soal pariwisata, Andreas menegaskan komitmennya untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat dengan mendirikan banyak homestay dan bukan hotel mewah.

“Terimakasih Bapak Gubernur karena mau datang dan menginap dirumah warga, inilah konsep kita. Kita tidak punya hotel mewah tapi kita akan bangun homestay bekerjsama dengan masyarakat, tegas Andreas.

Sementara, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyampaikan, Pemda Kabupaten Manggarai Timur telah mengambil langkah yang tidak biasa lewat pinjaman kepada Bank NTT dengan regulasi yang lebih sederhana.

“Saat ini seluruh regulasi terkait percepatan pembangunan masyarakat, dalam pembiayaan pembangunan dibuat semakin mudah agar kita mampu melakukannya dengan baik,” kata gubernur.

“Untuk itu kalau kita pinjam uang, maka kita akan menang waktu. Cicil waktu dengan cicil uang itu beda. Selama ini salahnya uang tidak cicil, waktunya dia cicil. Celakanya waktu tidak bisa balik ke belakang. Untuk itu, momentumlah yang menjadi mahal untuk, karena tidak bisa dibeli oleh siapapun,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Ikatan Keluarga Jawa Manggarai Nyatakan Dukungan Untuk Paket Deno-Madur

Selanjutnya Gubernur VBL menyampaikan, “Pinjaman daerah memberikan pesan bahwa seseorang sedang berjuang untuk bergerak maju melawan waktu”.

“Pinjaman daerah itu tidak sesederhana kita sedang pinjam uang. Tidak! Itu memberikan pesan kepada siapapun bahwa pembangunan di daerah ini, yang dibiayai oleh APBD juga ikut berperan serta untuk dibiayai oleh lembaga keuangan dalam rangka mempercepat kebutuhan dan kepentingan rakyat yang selama ini hanya didanai atau dibiayai oleh APBD yang cenderung sangat terbatas, apalagi perencanaan pembangunannya semua dibagi sama rata,” sebut gubernur.

Menurut gubernur, indikator pembangunan tidak selalu pada segi kuantitas, tetapi lebih diutamakan kualitas dan berdampak signifikan pada masyarakat.

“Kalau kerja banyak tapi kecil-kecil tentu kurang dirasakan masyarakat. Tapi kalau kerja sedikit tapi berdampak besar kepada masyarakat, itu yang perlu dilakukan. Jadi seluruh hal yang berkaitan langsung terhadap kebutuhan dasar, itu harus dapat dikerjakan besar,” tandas gubernur.

BACA JUGA:  Kisah Penghianatan Cinta Seorang Guru Honorer di MAN Pota Matim

Untuk itu, Gubernur sangat menyayangkan adanya pemikiran sejumlah pihak yang masih menyangsikan soal resiko pengembalian pinjaman daerah.

“Banyak yang masih pikir bayar pakai apa nanti (pengembalian pinjaman daerah). Itu bukan bayar pribadi, tapi negara. Ada yang bilang nanti kabupatennya bangkrut kalau pinjam. Itu tidak ada begitu. Itu negara punya tanggung jawab,” tegas gubernur. (Tim)”