PKN Polisikan Kadis dan Kabid Irigasi Dinas PUPR Manggarai Barat Atas Dugaan Pungli

Daerah Hukum Manggarai Barat

LABUAN BAJO, Sorotntt.com- Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat,Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melayangkan aduan terkait adanya dugaan pungutan liar alias pungli yang dilakukan oleh YS Kadis PUPR Mabar serta NPL selaku Kabid Irigasi.

Dalam aduan tersebut, Ketua PKN Lorensius Logam, pada Minggu (9/1/2022) pagi, kepada media Sorotntt.com mengatakan bahwa pihaknya menduga adanya unsur tindak pidana korupsi serta perbuatan curang yang dilakukan oleh NPL selaku Kabid Irigasi yang sekaligus merangkap sebagai PPK pada pengerjaan proyek irigasi Wae Sapo II tahun anggaran 2020, yang berlokasi di Nampar Macing.

“Seperti diketahui proyek tersebut hibah pemerintah pusat dari Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) dengan nilai kontrak Rp.1.029.977.115.00.”Kata Logam

Sementara dalam perjalanan waktu pekerjaan tersebut terjadi CCO “penambahan volume”.sehingga dibuat kontrak ulang dengan nilai Rp.1.132.974.800.00.

Logam menjelaskan bahwa, mengacu pada juknis panduan pengelolaan keuangan IPDMIP, tidak ada tarif PPN. Selain itu PP nomor 5 tahun 1995 mengatur PPN dan PPnBM yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelakasanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tidak dipungut.

BACA JUGA:  Dandim 1612/Manggarai yang Baru di Sambut Dengan Tarian Adat

“Pada saat proses PHO, pencairan 100% ke rekening perusahaan CV GK selaku kontraktor yang memenangkan tender, Pada tahun anggaran 2021, NPL selaku PPK menekankan kontraktor untuk kembalikan ke kas daerah terkait kelebihan pembayaran PPN. Sementara berita acara hasil audit oleh BPKP pada proyek tersebut tidak ada rekomendasi atau catatan apapun dalam bentuk tersurat.”Jelas Logam.

“Dugaan pungli yang masuk kategori dugaan korupsi yaitu terungkap dalam kasus ini pada saat berita acara penyetoran kelebihan pembayaran terkait PPN.”tambahnya lagi.

Ia juga menjelaskan, tidak ada instrumen serta payung hukum yang menjadi rujukan bagi penyedia jasa agar setor kembali kelebihan pembayaran ke kas daerah.

“Setelah kami telaah Input account pembayaran terkait kelebihan PPN yang diklaim, tertera Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama penyediaan Infrastruktur.”pungkasnya.

Ketua PKN Lorensius Logam mempertanyakan, apakah BPKP merekomendasikan secara tertulis kepada dinas agar kontraktor yang mengerjakan proyek irigasi Wae Sapo II wajib menyetorkan kelebihan pembayaran?.sebab kata dia, ada temuan bla bla bla pada pekerjaan tersebut (kan begitu seharusnya).

BACA JUGA:  Kabupaten Matim Akan Melakukan Pendataan Keluarga Tahun 2021

Kejanggalan berikutnya lagi,Menurut Logam,kalau dihitung 10% dari pagu maka yang harus disetor kembali oleh CV GK sebesar 113 jta. Sementara yang disuruh setor cuma 102 jta, hitungan rumusnya dari mana? Kami menilai YS dan NPL terindikasi melanggar pasal 12 huruf e UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Atas dasar inilah kami melayangkan pengaduan kepada Kepolisian Resort Manggarai Barat, agar dalami praktik gelap ditubuh Dinas PUPR.”tutupnya.

Sementara itu, Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Manggarai Barat Ipda Leonardo Marpaung, S.I.P, Saat di dikonfirmasi terkait laporan tersebut melalui Via WhatsApp oleh media ini pada Minggu (9/1/2022) sekitar pukul 08.25.Ia membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut.

“Benar kami sudah terima laporan pak”,Kata Ipda Leo

Terpisah, Kabid Irigasi dan PPK (Penjabat Pembuat Komitmen) PUPR Kabupaten Manggarai Barat Ngita Putra Lando, B. ST saat di konfirmasi media ini Minggu (9/1/2022) pagi, menjelaskan dirinya merasa tidak melakukan pungli atas proyek tersebut.

BACA JUGA:  Mahasiswa Manggarai-Kupang Gelar Aksi Peduli Bencana Mabar

“saya tidak merasa melakukan pungli atas proyek tersebut. Coba konfirmasi dengan teman-teman yang melapor saja. apa maksud mereka?. yang berikut ite (kamu.red) silahkan ketemu langsung dengan saya kalau mau tau persis persoalannya”, Kata Ngita

Untuk diketahui Kadis PUPR Kabupaten Manggarai Barat Yosep Suhandi, ST saat di konfirmasi Via WhatsApp terkait laporan dugaan pungli yang dilaporkan oleh PKN di Polres Manggarai Barat, pesan yang dikirim telah dibacanya dengan tanda 2 centang biru,namun Ia belum merespon.

Laporan : Pedi