Polemik antara Janji Politik Pilkades dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014

Penulis : F.X.Candra

Pemilihan Kepala Desa merupakan hajatan politik paling bawah, tapi paling panas.karna bersentuan langsung dengan masyarakat.Kursi panas ini jadi rebutan di kalangan masyarakat desa. enta sekedar batu loncatan untuk jenjang politik yang lebih tinggi, ajang mendapat pekerjaan bagi para sarjana yang belum mendapat pekerjaan tetap, menunjukan kekuatan bagai suku,garis keturunan,atau kelompok tertentu dalam wilayah desa,atau demi pengelolan dana desa yang nilainya begitu fantastis.

Dalam menjalakan tahapan pilkades, berbagai cara dan daya di upayakan untuk mendapatkan kursi panas itu.Janji – janji politik untuk menduduki jabatan tertentu di desa mulai dari Hansip, Rukun Tetangga (Rt),Dusun dan Prangkat desa yang lebih tinggi adalah senjata yang cukup ampuh guna mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat untuk menamba kekuatan.Banyak juga meteri yang di habiskan guna mendapatkan kursi panas itu, hingga para dunia usaha atau orang yang berduit di ikut sertakan dengan janji pelaksanaan kegiatan dana desa. Bahkan para Caleg pun ikut nimbrung dalam ajang kontes pilkades ini.Dengan terik dan caranya berharap agar dapat menambah pundi-pundi suara pada ajang Pileg 2024 nanti.

Janji yang di sampaikan kepada dunia usaha atau orang yang berduit sudah barang tentu di tepati, karna dana desa pasti masih berjalan selagi Jokowi masih menjadi orang nomor satu di Republik ini.Tapi janji kepada masyarakat untuk menduduki jabatan sebagai prangkat desa, mendapat benturan dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.Tapi janji itulah yang membuat makin memanasnya pelaksanaan politik di desa, hingga membuat pilihan beralih, bahkan turut berjuang mencari dukungan keluarganya guna tercapainya tatah kekuasaan tertinggi di desa dan ini menjadi polemik dan makin memanas pasca kursi panas itu di rebut.

BACA JUGA:  MUSCAB PMI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR KEMBALI DI GELAR

Undang- undang No.6 tahun 2014 dan Permendagri No.67 tahun 2017 dan di perkuat dengan edaran Mendagri No. 147/1682/SJ tanggal 2 Maret 2021, jelas mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Prangkat desa, adapun siyarat pengangkatan dan pemberhentian prangkat desa secara garis besar adalah sebagai berikut :

I.Pengangkatan.

1.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat

2.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun

3.Memiliki kelengkapan persyaratan administrasi :

a. Kartu tanda penduduk atau surat tanda penduduk

b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di buat oleh bersangkutan atas kertas bermeterai

BACA JUGA:  INDONESIA JADI NEGARA MITRA DI HANNOVER MESSE 2020

c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Nilai-nila Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang

e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir

f. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang

g. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang di proses melalui penjaringan dan penyaringan.

II. Pemberhentian

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat (mendapat rekomendasi tertulis dari camat)

2. Perangkat desa berhenti karena:

a. Meninggal dunia

b. Permintaan sendiri

c. Diberhentikan

3.Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud karena :

a. Usia telah genap 60(enam puluh)tahun

b.Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

BACA JUGA:  Merdeka Belajar vs Guru yang Mengabdi

c. Berhalangan tetap

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

Polemik ini adalah bom waktu, yang akan mencuat kepermukaan pada ahir tahun,karna Surat keputusan (SK) pengangkatan perangkat desa berlaku dalam setahun.Oleh karna itu di harapkan bagi yang terpilih menduduki jabatan tertinggi di desa dan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkatan dan pemberhentian aparat desa betul-betul jelih melihat agar tidak mengabaikan dan berbenturan dengan peraturan dan Perunndang-undangan yang berlaku.