Polemik Konflik Pertanahan Besipe Kini Memasuki Babak Baru

Daerah

Kupang, SorotNTT.Com- Polemik konflik pertanahan di Besipe kini memasuki tahap baru dimana pada Sabtu, 29 Agustus 2020 Komnas HAM Menyambangi lokasi sengketa di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Melihat respon dari Komnas HAM yang telah menyambangi Besipae kami mengapresiasi tindakan yang di ambil dari Komnas HAM untuk masyarakat Besipae yang saat ini rumah mereka digusur oleh Pemerintah Provinsi NTT, ujar Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Santo Fransiskus Xaverius, Alfred S. Saunoah ketika di temui di Margasiswa 63 ( Sekretariat PMKRI)

Mengenai pernyataan Sonny Libing Saat mendampingi Komnas HAM di Pubabu ( Sabtu 29 Agustus 2020) yang mengatakan Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melanjutkan aktivitas di Besipae meski belum ada keputusan dari Komnas HAM, maka saya sangat sesalkan pernyataan itu semestinya ada sebuah putusan dari Komnas HAM yang menjadi rujukan adanya aktivitas Pemrov NTT di Besipae, Sesal Alfred.

PMKRI Cabang Kupang berharap agar segala bentuk aktivitas seperti yang di katakan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Soni Libing di hutan adat Besipae tidak di teruskan hingga ada hasil dari KOMNAS HAM, Jangan sampai aktivitas Pemerintah memperuncing keadaan dan menambah duka bagi masyarakat yang terdampak. Tutur Alfred.

Selain itu aktivitas Pemerintah di hutan adat ini akan merugikan pihak masyarakat apabila belum ada hasil keputusan maka semestinya tindakan Pemrov harus menunggu analisa Komnas HAM sebagai rujukan. Jangan sampai pemerintah sengaja meneruskan aktivitasnya di hutan adat ini atas nama untuk ‘kesejahteraan’ masyarakat padahal nyatanya menyiksa masyarakat disana sehingga kita menegaskan agar aktivitas di hentikan sementara waktu sampai ada keputusan yang di terima oleh semua pihak. Ucap Alfred.

Selain itu Pemprov juga harus memenuhi tuntutan yang masyarakat sampaikan salah satunya adalah menunjukkan batas-batas tanah yang di gunakan oleh Pemprov (3.780 Ha) sehingga masyarakat tahu persis. Jangan sampai pemerintah bernafsu dan membabi buta untuk membangun tetapi, hak-hak warga di sana terabaikan. Masih Alfred.

Komnas HAM diharapkan mengambil keputusan seobyektif mungkin tanpa adanya keputusan-keputusan yang memihak dalam hal ini memihak pemerintah. Untuk itu juga berharap Komnas HAM tidak mengabaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di sana sebab polemik ini kita lihat ada intimidasi dan pengrusakan-pengrusakan atas aset masyarakat. Tambah Alfred.

Kita berharap DPRD Provinsi pun mengambil langkah dan mengupayakan adanya dialog terbuka yang melibatkan semua pihak agar masalah ini cepat terselesaikan tanpa ada intimidasi dan hal hal lain yang tidak di inginkan. Tutupnya.