Ichan Pryatno

Politik Pasca-Fakta dan Darurat Kepemimpinan

Opini

Wicara seputar pemimpin acapkali menjadi tema menarik dalam lintasan diskusi di ruang publik. Paling tidak yang menjadi alasan sekaligus dasar pijakan perihal perbincangan ini ialah pertama, erosi kepemimpinan yang lama menjalar dalam lintasan proses demokratisasi bangsa. Konon dalam sejarahnya, ‘darurat’ kepemimpian cukup membuncah terjadi pada era-orde baru, yang ditandai dengan tampilanya sosok soeharto yang sangat otoritarianik. Meskipun demikian,  corak yang sama juga seringkali mewarna bahkan dalam konteks kepemimpinan sekarang. Kedua, Lebih lanjut, tematisasi atas kepemimpinan dalam ruang publik, juga dilatari kemauan untuk merekonstruksi marwah sekaligus bangunan kepemimpinan yang sesungguhnya. Hal ini paling banyak didaulatkan oleh kalangan pemikir,  akademisi, dan juga pemerhati sosio-politik.

Politik Pasca-Fakta dan Darurat Kepemimpinan

Untuk konteks sekarang, wicara seputar kepemimpinan turut membanjir dalam lintasan diskusi di ruang publik. Kemunculan teman ini dibarengi dengan afiliasi kepemimpinan dengan problem politik yang membuncah sekarang ini, salah satunya terkait polemik politik post-truth.

Di sadari istilah post-truth (pasca-kebenaran) merupakan istilah asing, yang jarang ditemukan dalam sejarah peradaban. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir istilah tersebut semakin popular dikalangan masyarakat, sebab salah satunya berkenan dengan fenomena persoalan politik global, yakni terpilihnya Donal Trump dalam kontestasi AS 2016 lalu (Irwansyah, “Pengorganisiran Merespon Pasca-kebenaran”, Harian Indoprogres, 28/11/2016). Atas dasar itu, Oxford Dictionaries mengartikan pasca-kebenaran sebagai suatu keadaan di mana fakta objektif dipelintir dan dikalahkan oleh kekuatan emosional dan kepercayaan pribadi.

Di Indonesia sindrom pasca-kebenaran juga kembali membanjir dalam meja diskursus publik. Menjelang kontestasi pilpres mendatang, ia kian ditematisasi dalam setiap perbincangan dan sekaligus menjadi bahan perhatian di kalangan akademik, pengamat sekaligus pemikir sosio-politik. Melejitnya perbincangan ini, dikarenakan kian mengemukanya kisruh dalam lanskap politik akhir-akhir ini. Konstelasi politik kian diwarnai oleh pelbagai kekacauan yang kian menganga, yang dikarenkan kepercayaan total pada fakta yang dangkal. Kebencian terus menjalar akibat adanya modifikasi atas kebenaran. Selain itu, problem hoaks kian mengaras, yang diikuti dengan terhimpitnya daya nalar oleh kekuatan emosional. Dalam kaitannya dengan ini, beberapa persoalan hoaks menjelang kontestasi electoral (pilpres) kerapkali dimunculkan semisal: hoaks penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet, kasus kotak suara berbahan dasar kardus, hoaks kontainer berisi surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos untuk pasangan tertentu, dan pemberitaan kisi-kisi soal pada debat pertama pilpres yang digelar pada 17 Januari 2019 lalu. Alhasil yang dipanggungkan dalam arena pasca-kebenaran yakni problem hoaks yang diikuti daya tarik emosi dan perasaan, yang berakibat fatal pada rancunya keadan politik. Ia memantik amarah, membakar gejolak massa, hingga berujung runtuhnya ortodoksi demokrasi rakyat. Kita bisa saksikan, gejolak seputar identitas, melumernya kebencian, hujatan, makian, dan ketakutan dalam ruang publik, merupakan bukti konkret pengkhianatan akan kebenaran.

Karena itu, berkenan dengan kontestasi pemilihan presiden mendatang, yang dapat ditatap sekaligus di konklusi terkait dari watak politik pasca-kebenaran ialah:  pertama, politik pasca-kebenaran merupakan politik palsu atau politik paska fakta, di mana perdebatan publik dibingkai oleh daya tarik pada emosi dan perasaan masyarakat, terlepas dari fakta atau maksud politik yang sebenarnya (Mansford Prior, Epilog dalam Madung, 166: 2017). Opini publik dan narasi politik dibuat dengan sangat pragmatis dan sekaligus tertinggal jauh dari kebenaran konkret. Sensasi dan pernyataan palsu terus diumbar hingga meyakinkan kelompok rakyat.  Paling tidak dalam momentum menjelang kontestasi pilpres mendatang, pelbagai propaganda yang krisis fakta kian dilampiaskan, aneka kejelekkan yang dibesar-besarkan, rumor ataupun desas-desus kian menjadi bahan dasar dari masing-masing kubu demi melengser lawan politiknya.

Kedua, dalam bingkai pasca-kebenaran, problem kebohongan menjadi bagian integral.  Kebohonganan kian dijamah dan menjadi pegangan bersama, lantas kebenaran tidak lagi dianggap. Dalam bahasa George Orwell, sebagaimana Peter Tan, kebohongan telah mengisi propaganda politik, sedangkan kebenaran disepak. Kebohongan difiksasi sebagai kebenaran (Tan, 2018: 135).

Ketiga, pasca-kebenaran dalam dirinya bernafaskan irasionalitas. Daya rasionalitas terhimpit, sebab orang-orang lebih mengedepankan sikap yang tidak sejalan dengan kemashalatan bersama. Dalam situasi menjelang pilpres saat ini, terlihat adanya usaha masing-masing kubu mencoba mempreteli, bahkan menyingkirkan faktum kebenaran yang diakui bersama, menyeret kekuatan akal, hingga berujung bertaburnya makian, fitnaan, dan peperangan. Masing-masing kubu menyingkirkan akal sehat dan membuat sebuah kebenaran palsu.

Dalam kaitannya dengan tema kepemimpinan, hemat penulis, persoalan politik pasca-kebenaran atau pasca-fakta yang dibidani oleh kalangan pemimpin (kandidat capres)  sungguh sangat tidak dibenarkan. Ia merupakan pemandangan yang memilukan sebab turut mempresentasikan  pengkhianat total dari dari kalangan kandidat (pemimpin).

Karena itu, yang dapat diproblematisasi terkait persoalan politik pasca-fakta dalam kaitannya dengan darurat kepemimpinan ialah pertama, dalam domain pasca-fakta seorang pemimpin (kandidat) hadir sebagai figure yang mengalami krisis kebajikan moral. Pasalnya, ia gemar mempelopori kabar kebohongan, mempreteli kebenaran, dan sekaligus menjadi dalang Kekacauan warga.

Kedua, selanjutnya dalam bingkai politik pasca-fakta, seorang kandidat hadir menginstrumentalisasi massa sekaligus menjadikan mereka sebagai kelompok pendukung semata. Tak jarang mereka diindoktrinasi bahkan diintimidasi secara massif dan alhasil mereka bermetamorfosis sebagai kelompok pendukung yang sungguh fanatik, bahkan membasmi kelompok pendukung yang tak sejalan dengan keyakinan mereka. Ketiga, intensi utama pemimpin dalam atas politik pasca-fakta ialah memburu keuntungan parsial semata. Sang kandidat tampil dan mengorbankan segala hanya demi kekuasaan dan kenikmatan. Lantas demokrasi mengalami pembajakan total, sebab perkara kepentingan rakyat ditiadakan oleh para ‘pemburu’ kenikmatan yang berkelindan dalam domain politik pasca-fakta.

Intelektual yang Tanggap

Kata intelektual, yang merupakan transliterasi dari Bahasa Inggris ‘intellectual’, seringjuga dimaknai sebagai cendikiawan. Kata intellectual itu sendiri merupakan adopsi dari kata Latin interlegere atau intellegere yang berarti membaca hal-hal yang tersirat atau memilah-milah dengan seksama. Point penting dalam pengertian ini ialah adanya usaha aktif dalam membaca, memikir, dan menanggap realitas, yang dibarengi dengan kesatuan moralitas yang utuh. Dalam pengertian mutakhir, intelektual merupakan orang-orang terdidik (akademisi, pengamat dan pemikir, LSM, dan pelbagai kalangan terdidik lainnya) yang selalu haus untuk berpikir dan menganalis masalah. Mereka ini tidak saja mengandalkan kekuatan nalar melainkan diafirmasi oleh moralitas yang mapan.

Dalam kaitannya dengan pelbagai problem yang menyeruak soal darurat kepemimpinan dan dalam kaitannya dengan politik pasca-fakta (pasca-kebenaran) menjelang kontestasi pilpres mendatang, peran dari kalangan intelektual diyakini sangat penting. Mereka hendaknya mengedepankan panggilan mulianya sebagai agen pengadaban demokrasi. Karena itu, konkretisasi atas gagasan ini: pertama, kalangan intelektual hendaknya selalu mengedepankan aktivitas berpikirnya. Dalam pengertian Arendt, sebagaimana Yosef Keladu Koten, yang menjadi titik tolak dalam berpikir ialah realitas di sekitar kita (Koten, 2018: 73). Dengan demikian, seorang intelektual harus berani berpikir dan merefleksikan tentang persoalan pasca-kebenaran yangdibidani oleh kalangan kandidat (pemimpin). Selanjutnya aksi lanjutan yang dibuat yakni dengan mengedepankan suara pembaharuan. Kalangan intelektual mesti cermat membaca persoalan dan tak segan mencerahkan publik melakukan lontaran kritik publik.

Kedua, kalangan intelektual hendaknya mencebur diri dalam kehidupan masyarakat. Ia mesti tampil mencerahkan sekaligus mengadabkan rakyat. Ia mesti melakukan sosialisasi kepada kalangan rakyat atas kondisi politik yang terjadi. Melalui kecerdasan nalar dan kemampuan yang memadai, kalangan intelektual hendaknya melakukan penyadaran dalam masyarakat tentang problem aktual yang terjadi.

Ketiga, kalangan intelektual mesti berani melakukan diskursus bersama dengan kalangan kandidat (pemimpin). Mereka mesti mampu menelurkan nasihat bahwa sejatinya taktik politik yang dimainkan oleh kalangan pemimpin dalam bingkai politik pasca-fakta sungguh sangat tidak elok. Sebagai agen sekaligus penjaga gerbang moralitas, hendaknya kalangan intelektual mesti mampu memberikan asupan moralitas, sehingga para pemimpin menjadi sadar atas tindakan yang mereka panggungkan.

Ichan Pryatno
Mahasiswa STFK Ledalero, Maumere

Catatan Redaksi SorotNTT.com:
Opini yang dimuat di media SorotNTT.com merupakan tanggung jawab penulis di Kolom Opini. Isi tulisan di luar tanggung jawab Redaksi SorotNTT.com.