PPMAN : Polres Nagekeo Hentikan Intimidasi Kepada Masyarakat Adat Rendu

Jakarta,Sorotntt.com -Tindakan Kekerasan, kesewenangan, ancaman dan intimidasi yang telah dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Nagekeo, Polda NTT, terhadap masyarakat adat Rendu, merupakan tindakan pelanggaran hukum sebagaimana mandat dari Undang-undang Dasar 1945 yang terdapat pada Pasal 18 B ayat (2) diatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Selain itu, Pasal 28I ayat (3) juga diatur bahwa “Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”Berdasarkan pada konstitusi tersebut bahwa masyarakat adat yang sepatutnya dilindungi, dihormati dan diakui oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Propinsi dan pemerintah daerah.

Pada kasus Pembangunan Waduk Lambo, masyarakat adat (MA) Rendu yang tergabung dalam Forum Perjuangan Penolakan Waduk Lambo (FPPWL) melakukan penolakan dan minta untuk memindahkan ke lokasi lain yang masih berada di wilayah Masyarakat Adat Rendu, pada tanggal 04 Mei 2022, masyarakat adat sudah mengetahui akan dilaksanakan ritual adat di pintu masuk Lokasi Proyek Waduk Lambo oleh Suku Gaja yang tidak punya hubungan langsung dengan Tanah di Lowo Se.

Oleh karena itu, masyarakat adat Rendu Woe Diri Ke’o Sao Aja Ulu yang memiliki hubungan langsung dengan tanah di Lowo Se datang ke Rumah adat untuk memantau dan melihat Suku Gaja yang hendak pergi menjalankan ritual adat di pintu masuk lokasi. Begitu melihat Suku Gaja hendak ke Lokasi Pintu Masuk Lokasi, MA Rendu Woe Diri Keo, Sao Aja Ulu yang sudah menunggu di rumah adat menegur Suku Gaja ( dengan ucapan adat). situasi memanas dan akhirnya Kepolisian Polres Nagekeo yang datang bersama Kelompok MA Suku Gaja menangkap 24 orang masyarakat adat Rendu “Woe Diri Ke’o Sa’o Aja Ulu” dan membawa ke Kantor Kepolisian Polres Nagekeo. Di Kantor Kepolisian masyarakat adat mengalami tindakan kekerasan psikis berupa ancaman, tekanan, hinaan, cacian dan bahkan pada saat di kantor Kepolisian, anggota Polisi membiarkan oknum seorang wartawan melakukan penghinaan dan kekerasan terhadap seorang tokoh Masyarakat adat.

BACA JUGA:  Pelaku Penjambretan Asal Kabupaten Ngada  Berhasil Dibekuk Tim Jatanras Polres Mabar

Kepolisian Polres Nagekeo yang dipimpin oleh Yudha Pranata, melakukan tindakan kriminalisasi terhadap tiga (3) orang masyarakat adat dan mengancam masyarakat adat akan melakukan proses hukum jika Masyarakat adat tidak menyetujui pembangunan waduk Lambo tersebut. Masyarakat adat dibawah tekanan, ancaman dan intimidasi terpaksa menyetujui dan menandatangani surat persetujuan rencana pembangunan waduk Lambo tersebut dan Kepolisian Polres Nagekeo mengumpul semua wartawan untuk melakukan konferensi pers dengan masyarakat adat untuk menyampaikan ke publik bahwa Masyarakat adat menyetujui pembangunan waduk Lambo tersebut.

Pada tangggal 09 April, Kepolisan Polres Nagekeo mendatangi Masyarakat adat, hal ini karena Kepolisian Polres Nagekeo melihat ada aktivitas Masyarakat adat untuk melakukan penolakan pembangunan waduk lambo tersebut dan Kepolisian mengancam dan mengintimidasi masyarakat adat jika masih ada penolakan, maka kasus hukumnya akan diproses. Masyarakat adat menyampaikan protes atas sikap Kepolisian, dan pada tanggal 10 April, Kepolisian mengirimkan surat pemanggilan kepada beberapa masyarakat adat untuk dimintai keterangannya pada tanggal 11 April.

BACA JUGA:  Forum Rendu Bersatu Minta Pemda Nagekeo Cabut Ijin PT. SAK

Menyoroti masalah ini, PPMAN yang telah mendapatkan kuasa dari masyarakat adat Rendu, menyampaikan bahwa tindakan Kepolisian Polres Nagekeo melakukan tindakan intimidasi, ancaman dan kekerasan terhadap Masyarakat adat merupakan tindakan pelanggaran hukum. Untuk ini PPMAN akan mengambil langkah hukum atas sikap dan tindakan dari Kepolisian Polres Nagekeo.

PPMAN yang diketuai oleh Syamsul Alam Agus yang mendatangi Propam Mabes Polri melaporkan tindakan Kepolisian Polres Nagekeo yang telah melakukan tindakan intimidasi, mengancam, menekan dan yang telah melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat di
Rendu.

“Tindakan intimidasi, tekanan dan ancaman telah melanggar Pasal 11 PERKAP No. 8 tahun 2009 Tentang pelaksanaan Peraturan Kapolri
nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”, jelas Syamsul dalam rilis yang diterima media ini Sabtu,14/5/2022.

Syamsul menegaskan bahwa Polres Nagekeo harus segera menghentikan segala tindakan intimidasi dan pengancaman kepada masyarakat adat Rendu.

Terpisah, dihubungi melalui telephone, Antonius Yohanis Bala, yang merupakan Koordinator Region PPMAN untuk Bali Nusra mengatakan sikap kepolisian Polres Nagekeo tidak mencerminkan sikap aparat penegak hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.

BACA JUGA:  Dokumen LPJ Dana Desa Pacar Diduga Tidak Jelas, Ini Respon PKN Mabar

“PPMAN akan terus mengawal laporan atas prilaku aparat Kepolisian ini di tingkat Nasional dan juga akan melaporkan ke berbagai lembaga dan juga Komisi 3 DPR-RI untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak atas sikap kesewenangan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Nagekeo terhadap masyarakat adat”, Kata Antonius.

Lanjut Antonius, pihaknya meminta dan mendesak agar Kapolri, untuk segera memerintahkan Kapolda NTT untuk memberikan teguran dan peringatan kepada Kapolres Nagekeo yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menakuti masyarakat adat karena seharusnya Kepolisian hadir untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat adat.

Selain itu, PPMAN juga meminta dukungan dari berbagai lembaga untuk melakukan pengawasan khususnya pengawasan anggaran terhadap rencana pembangunan Waduk Lambo tersebut , hal ini sangat penting untuk mengetahui transparan anggaran dalam pembangunan waduk tersebut.