Premanisme Politik dan “Head To Head”

Daerah

Oleh: Alfred Tuname Penulis Buku “le politique” (2018)

Mari kita menggunakan dalil Machiavellian: segala cara digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Atau melankolisnya, “ada banyak karpet menuju kursi kekuasaan”. 

Salah satunya, yang terburuk, adalah premanisme. Akar katanya, vrijman (Belanda): orang bebas. Pengertiannya sudah mengalami peyorasi, yakni orang-orang yang cenderung menggunakan kekerasan dan melanggar aturan (contra legem).

Karakteristik premanisme adalah mengambil keuntungan dengan menciptakan chaos dan menciptakan keributan. Nilai-nilai moral, etika dan norma dibatalkan demi pundi-pundi uang. Semacam, maju tak gentar membela yang bayar.

Premanisme hadir karena ada tukar tambah kepentingan(kuasa vis a vis dana). Premanisme pun marak karena hukum sedang “dikendalikan”. Sistem hukum yang mandul membuat premanisme pun kian subur. Preman merajalela sebab ia dibiarkan oleh penegak hukum yang mudah disogok. Dalam politik, semuanya sama-sama bekerja atas nama kuasa.

Demikianlah premanisme politik: maju tak gentar demi hasrat berkuasa. Apa pun dilakukan untuk memuaskan dahaga kuasa; siapa pun dibayar untuk mempercepat proses pemuasan hasrat berkuasa.

Pada konteks politik, kekuasaan menjadi fokus pencapaian (achievement). Bagi politisi yang lapar berkuasa (berkali-kali gagal dalam kontestasi Pemilu/Pilkada), kekuasaan menjadi tujuan politik. Bagi mereka yang pernah berkuasa, kekuasaan adalah wahana (tools and means) untuk memajukan dan memakmurkan rakyat. Kekuasaan hanya alat untuk merumuskan dan mendistribusikan keadilan.

Premanisme tak kenal narasi keadilan. Ruang premanisme hanya penuh dengan dimensi kekerasan. Dimensi itu tidak hanya menyentuh dunia nyata, dunia maya (medsos) pun penuh dengan langgam-langgam kekeraan (verbal and visual violence). Tidak heran bila ada buzzer-buzzer politik sering menciptakan dan menyebarkan info, meme, infografis untuk mem-bullying lawan-lawan politik. 

Contoh yang paling dekat adalah Pilpres. “Head to head” politik telah banyak melahirkan atribut-atribut politik yang berisi kekerasan (fisik, verbal dan visual). Produksi kekerasan itu linear dengan hoaks yang sebarkan. Isinya, negara gagal (failed state). Dengan dalil negara gagal, presiden dianggap tak mampu mengelola pemerintahan. Jalan satu-satunya menyelamatkan negara adalah ganti presiden. Seperti itulah kira-kira singkatnya skenario busuk politik Pilpres.

Kontestasi politik “head to head”memang memunculkan eskalasi politik yang serba genting. Sebab, hanya ada dua kemungkinan: menang atau kalah. Kalah itu pasti, menang mesti diraih. Untuk itu, segala upaya dilakukan untuk merebut kekuasaan. Demonstrasi berkali-kali, hoaks bertubi-tubi, curang berulang-ulang, dst.

Dalam kaitannya dengan itu, terlihat petahana lebih mengambil posisi defence. Segala data dipakai untuk mengklarifikasi hoaks; segala kekuatan dipakai untuk meredam demonstrasi; semua kitab hukum digunakan untuk menelanjangi kecurangan, dll. Kepercayaan pada kehendak rakyat menjadi satu-satunya“anti-bodi” politik untuk melibas semua bentuk premanisme politik.

Pasca-Pilpres, kecenderungan premanisme politik juga terjadi pada kontestasi Pilkada yang “head to head”. Bahkan, metode kian ekstrim. Tidak saja memproduksi kekerasan verbal dan visual, preman kampung dan politisi gelandangan pun benar-benar ‘disewa”untuk masuk gelanggang.   

Skenarionya adalah menciptakan tagline “bupati/walikota/gubernur gagal”. Hanya tagline. Terusannya adalah teriak dan yel-yel irasonal. Nyaris tak ada narasi atau eksplanasi lugas untuk mengurai secara “TSM”(terstruktur, sistematis dan masif) tentang kegagalan kebijakan pemimpin daerah. Publik pun tak mendapat pesan yang legah dari tagline itu, selain kesan ada politisi yang “histrionik”: mendramatisasi persoalan agar mendapatkan simpati publik.

Tujuan langsung dari tagline “bupati/walikota/gubernur gagal”itu adalah, pertama, memprovokasi publik untuk ganti nahkoda. Isinya, harus ada perubahan, yaitu ganti bupati/walikota/gubernur. Seolah-olah, kandidat itu menjadi deus ex machina dan pembawa “panacea”: obat penyembuh semua jenis kebijakan yang sakit.

Kedua, sebagai jalan mulus untuk menyewa politisi gelandangan yang akan mengkampanyekan si pseudo-deus ex machina itu, dan menyewa preman kampung untuk merusak atau menghadang setiap aktivitas kampanye politik kandidat lain (:petahana).

Bahwa dengan tagline (hoaks) “bupati/walikota/gubernur gagal”, politisi gelandangan punya dasar menghasut pemilih untuk ganti pemimpin, dan preman kampung punya alasan memprovokasi massa untuk menghadang konvoi kampanye atau merusak atribut kampanye atau menyerang posko timses lain. Ada banyak lagi pola a la preman atas dasar tagline gagal tersebut. Untuk semua itu, “jatah remannya” pasti pas.

Itulah sedikit dari alur busuk skenario premanisme politik dalam kontestasi Pilkada “head to head”. Tidak semua “head to head” begitu, tetapi ada yang riil di mata publik.  Giatnya semakin terasa ekstrim bila tak ada “matahari kembar”(misalnya, bupati vs wakil buapti), hanya petahana dan kandidat lain dalam “head to head” Pilkada.

Jika sudah terjadi demikian, tugas Penyelenggara Pemilu dan apparat kepolisian harus maksimal. Mata Bawaslu harus lebih tajam. Bawaslu mesti menjaring semua bentuk hate speech, hoaks, money politics, black campaign, dan pelanggaran pemilu dan administrasi lainnya, untuk ditindak secara adil.

Begitu juga dengan aparat kepolisian, tongkat tonfa harus lebih kuat dari tongkat pramuka. Sebab, yang dihadapi di lapangan adalah preman, bukan anak sekolahan. Aksi teror, persekusi, anarki dan kekerasan lainnya bisa saja terjadi dan mengancam proses demokrasi yang damai. Jangan biarkan hukum tunduk pada preman.               

Publik berharap penuh pada semua lapis aparat penegak hukum dalam setiap proses kontestasi Pilkada. Publik pun ikut mengawasi proses Pilkada. Sebab, semua ingin proses demokrasi berjalan jujur dan adil. Proses yang cacat hanya akan melahir pemimpin yang illegitimate.