warga Desa Deno mengeluhkan penyaluran bansos PKH

Program PKH Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Daerah Flores

Borong, SorotNTT.com – Sejumlah masyarakat di Desa Deno, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, mereka mengaku penyaluran bantuan PKH yang sudah cair bulan Februari lalu diduga banyak yang tidak tepat sasaran.

Seperti yang diungkapkan Yohanes Sumarlin (Senin 04/03/2019) warga Desa Deno, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) yang menyayangkan data penerima PKH banyak yang tidak sesuai.

“Contohnya di Desa Deno. Di sini masih banyak yang berasal dari kalangan orang mampu atau pengusaha bahkan ada juga PNS dan sebagainya masih menerima PKH. Sementara masyarakat ekonomi (menengah) ke bawah justru tidak dapat. Jelas ini membuat cemburu sosial bagi warga miskin,” keluhnya.

Sumarlin menjelaskan, pangkal masalah dari kekecewaan warga yakni data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga penerima PKH terkesan tidak tepat sasaran.

Selain itu, kata dia, berdasarkan informasi dan penelusurannya bahwa penerima PKH didominasi para keluarga yang mampu. Bahkan, ada beberapa pengusaha sukses dan aparatur desa juga mendapatkan PKH.

“Pendataan penerima susulan untuk kedepannya kok masih ada PNS dan orang yang dianggap sukses? Jadi, kriteria penerima PKH itu seperti apa? Kok, warga miskin malah tidak dapat PKH?” ujarnya.

Dia berharap ke depan, pemerintah bisa memperbaikinya. Tidak hanya itu, dia juga meminta sebaiknya pemerintah terkait tidak hanya menerima dan menggunakan begitu saja data dari BPS yang tidak terupdate.

salah seorang warga Desa Deno, Kec. Poco Ranaka yang mengeluhkan penyaluran bansos PKH
Salah seorang warga Desa Deno, Kec. Poco Ranaka, Matim yang mengeluhkan penyaluran bansos PKH

Keluhan yang sama juga dirasakan warga lainnya, Tomas Tomi. Ia mengaku seharusnya setiap tahun pihak terkait dapat mengevaluasi data penerima PKH. Pasalnya, jika ini terus dibiarkan maka bisa menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Sementara yang miskin tidak dapat. Ini kan aneh,” ungkapnya.

Melihat kejadian tersebut, Tomi juga mengaku kecewa terhadap pendamping PKH Desa Deno, Kecamatan Poco Ranaka, Kab. Manggarai Timur yang dinilai tidak adil saat melakukan pendataan.

“Jadi bagaimana masyarakat yang tak mampu mau terbantu, jika Pendamping PKH dan pihak BPS tutup mata untuk melihat situasi di lapangan. Kami hanya menuntut keadilan saja. Harapannya, semoga pemerintah terkait dapat memperbaiki segala persoalan ini agar tidak terkesan tidak adil,” tutupnya.