PT. MAP dan PT. WGP Saja yang memiliki IUP OP Batuan (Galian C) di Kabupaten Manggarai

Daerah

Ruteng, SorotNTT.Com-Praktek ilegal penambangan galian c marak terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai akhir-akhir ini. Praktik penambangan ilegal ini sudah berlangsung lama dan dilakukan secara terbuka oleh masyarakat.

Keberadaan tempat galian C di Kabupaten Manggarai cukup banyak, seperti di Wae Reno, Weol Cancar, di sepanjang Bantaran Kali Wae Pesi, serta masih ada ditempat lainnya.

Terkait dengan maraknya aksi penambangan ilegal ini, media SorotNTT.Com, Selasa 16 Oktober 2021, telah mengkonfirmasi Kasie Minerba Geologi dan Air Tanah pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur, Andreas S.Kantus.

Dalam penjelasanya Andre Kantus menyampaikan, yang berhak melakukan operasional pertambangan di Kabupaten Manggarai adalan PT. Menara Armada Pratama (MAP) dan PT. Wijaya Graha Prima (WGP).

Lokasi galian C dari PT. MAP diketahui berada di Desa Bajak, dan Lokasi galian C dari PT. WGP berada di Desa Salama, semuanya di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Kedua lokasi tersebut berada di bantaran DAS kali wae Pesi.

BACA JUGA:  Tiga Pejabat Eselon ll B Kembali DiLantik Bupati Manggarai

Sedangkan untuk kegiatan Pertambangan Rakyat (PR) seperti kelompok-kelompok yang ada di Wae Reno, Weol Cancar dan di Desa Bajak dan Salama Kecamatan Reok atau ditempat lainya masuk dalam kategori” Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Ada beberapa PR di Kabupaten Manggarai yang telah mengurus perizinan ke Provinsi pada tahun sebelumnya, dan mereka hanya mampu sampai pada tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, belum dapat mencapai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP).

Karena usaha mengurusi perizinan hanya sampai pada IUP Eksplorasi secara otomatis mereka tidak dapat melakukan kegiatan penambangan karena belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP), tutur Andre.

Lebih lanjut Andre Kantus menjelaskan, dari segi pemenuhan teknis bisa diberikan IPR, jika sudah memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dapat diusulkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan (UU No.3 Tahun 2020,Ps. 8A dan Ps. 22. Sehingga kondisi sekarang ini kegiatan Pertambangan Rakyat (PR) yang terjadi di kabupaten Manggarai dikategorikan dalam kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

BACA JUGA:  GMPS Ruteng Edukasi Masyarakat Lewat Talk Show Radio

Dengan memperhatikan fakta tersebut harusnya seluruh pelaku Pertambangan Rakyat berhenti dulu beroperasi sampai ada setiap kabupaten/kota memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Dinas ESDM Provinsi dan Cabang Dinas ESDM masih menunggu petunjuk Penugasan dari Pemerintah Pusat. Kalau mau supaya dihentikan karena kategori PETI, Pihak Kepolisian bisa mengambil tindakan karena kategori pelanggaran Keamanan jalan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai boleh menghentikan kegiatan pertambangan yang ada.

Andre Kantus juga menjelaskan, aturan main mengenai Pertambangan sudah diatur dalam UU No 3 Tahun 2020.
Kami dari ESDM Provinsi dan Cabang Dinas ESDM belum bisa bergerak, karena kewenangan untuk menangani soal pertambangan ini sudah ada di pusat. Kita menunggu regulasi terbaru untuk bisa mengambil langkah-langkah perbaikan dilapangan, untuk sementara ini kita hanya mengumpulkan informasi saja.