Robertus Sesfaos: RPJMDes di Elar Selatan Banyak menjiplak dari luar

DaerahFlores

Borong, SorotNTT.com – Pendamping Desa Tingkat Kecamatan, Robertus A. Sesfaos sebut Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang berada di Elar Selatan masih banyak copy paste dari Desa luar.

Hal ini sampaikan oleh Pendamping Desa Tingkat Kecamatan Elar Selatan, Robertus A. Sesfaos, pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2020, di Desa Nanga Pu’un pada, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, hari ini kita Merancang, merencanakan, sebuah proses pembangunan yang akan kita realisasikan pada tahun 2020.

“Ada tiga dokumen yang menjadi kitab sucinya orang di desa, Dokumen RPMJDes, dokumen RKPDes dan Dokumen APBDes. Kuncinya orang desa ada pada tiga dokumen itu,” kata Robertus.

Robertus mengatakan, terus terang saya tau persis apa yang terjadi di desa. Bagaimana kita bisa melakukan eksekusi sebuah kegiatan yang hasilnya bagus, manakala perencanaannya tidak bagus atau tidak benar.

“Perlu saya sampaikan dalam forum ini, ada desa yang sampai tanggal 19 Agustus 2019 kemarin, yang jabatannya sudah berakhir, sementara dokumen perencanaan serta RPJMDes belum jadi-jadi,” bebernya.

Robertus melanjutkan, Sebenarnya kalau mau membangun sebuah desa, pemimpin di desa landasannya apa, kalau bukan RPJMDes untuk 6 tahun. Saya selaku pendamping desa perlu sampaikan disini, yang kebetulan saya belum konfirmasi ke bapak camat, sampai kemarin tanggal 19 Agustus 2019, dimana masa jabatan kepala desa berakhir, sementara masih ada desa yang belum memiliki Dokumen RPJMDes.

Diakui Robertus, yang namanya dokumen itu adalah sesuatu yang sudah diketik, diprint, di foto Copi, ada tanda tangan dari semua orang yang berkepentingan, itu namanya dokumen.

“Mengapa kepala desa susah sekali dalam membuat RPJMDes. Sementara sejauh yang saya amati, banyak hasil copi paste RPJMDes dari desa luar. Bahkan ada nama-nama daerah lain di RPJMDes desa, di Elar Selatan,” terangnya.

Dia menambahkan, Sebenarnya gampang sekali, tidak susah. Tinggal bentuk tim perumus RPJMDes, kemudian turun ke dusun untuk penggalian data. Siapa-siapa yang hadir pada saat penggalian gagasan, tokoh-tokoh siapa yang dihadirkan disana, itu harus ada, aturan Kemendagri itu ada dan jelas.

“Sampai pensiun kepala desa,  dokumen RPJMDes sebagai landasan dan acuan untuk pembangunan di desa, malah tidak ada. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi di Desa Nanga Pu’un, tapi saya yakin, Desa Nanga pu’un sangat luar biasa,” ujarnya.

Masih kata Robertus, Dokumen RKPDes itu penjabaran dari RPJMDes. Jadi, di RPJMDes itu sudah merangkum seluruh kegiatan yang diusulkan, yang ruang pembiayaannya bisa dari Dana Desa, bisa juga dari dana Reguler.

“Minimal sebelum Musrenbangdes, harus sudah ada timsebelas (11) atau team perumus RKPDes. Tim perumus atau tim 11 itu merangkum kembali RPJMDes, mulai di data hasil usulan dari masyarakat ditingkat dusun. Tanya, kira-kira usulan mana yang paling diprioritaskan, ini hal kecil sekali, tetapi masih saja terjadi. Ketika inspektorat audit, saya yakin pasti akan ada rekomendasi,” imbuhnya.

Selain itu, sambung Robertus, bapak camat  selalu ngomong dengan kami di pendamping desa terkait pemeriksaan dokumen. Apakah kegiatan-kegiatan yang sudah terakomodir di APBDes terakomodir pula di RKPDes dan RPJMDes.”Ini satu pertanyaan dari kami selaku pendamping desa,” tegasnya.

Robertus menjelaskan, ada surat edaran gubernur, ini erat kaitannya dengan kegiatan kita hari ini. Bulan Juli kemarin ada surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur terkait pemanfaatan dana desa. Kurang lebih ada 5 point yang perlu digaris bawahi, yang perlu dan wajib desa danai pada APBDes Tahun 2020, diantaranya: pertama, pembangunan rumah layak huni 10 unit untuk satu desa; kedua, konvergensi stunting di setiap desa; ketiga, pelestarian tenun ikat; keempat, pembuatan profil desa; kelima, pengembangan BUMDes.

Laporan : Ferdinandus  Lalong