Sambangi Markas Keuskupan Ruteng, PKN Mabar ingatkan Gereja Agar Jaga Jarak Dengan Kekuasaan

Ruteng, Sorotntt.com,- Tim Pemantau Keuangan Negara Daerah Manggarai Barat,Provinsi NTT, mendatangi markas keuskupan Ruteng Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai pada Juma’at, (14/1/2022) sekitar pukul 09.00 Wita.

Adapun agenda dari tim Pemantau Keuangan Negara mendatangi markas Keuskupan Ruteng yaitu membahas terkait sikap Gereja Katolik keuskupan Ruteng yang dinilai off-side dalam menentukan sikap terkait izin operasi Mega proyek Geothermal di Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Usai pertemuan tersebut, Ketua PKN Manggarai Barat, Lorensius Logam menyampaikan kepada media, bahwa pertemuan tersebut membahas tiki-taka sikap gereja katolik dibawah keuskupan Ruteng.

“Ini penting sekali bagi kami, untuk mengetahui penjelasan serta klarifikasi dari keuskupan Ruteng atas sikap yang telah ditentukan”,tegas Logam.

Ia pun,menyayangkan sikap Gereja keuskupan Ruteng, yang tidak menghargai prosedur dan mekanisme seperti yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,kemudian diperkuat PP Nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan kerjasama Daerah.

BACA JUGA:  Pemkab. Manggarai Timur Dengan Polres Matim, Gelar Apel Siaga Bencana Tahun 2020

Lanjut Logam, bahwa pemda wajib mengajukan surat permohonan dan lampiran rancangan perjanjian kerjasama kepada DPRD serta memberikan penjelasan mengenai tujuan kerja sama, objek yang akan dikerjasamakan dan Jangka waktu kerjasama.

“Ini persyaratan yang sangat mandatori dan harus dipenuhi oleh Pemda, ketika Gereja Keuskupan Ruteng mengeluarkan rekomendasi dan tidak mengakomodir hal – hal administratif seperti ini, maka ini merupakan bentuk kecelakaan integritas gereja” Cetus Logam

“Mestinya tanya dulu kepada Pemda dan DPRD, apakah secara teknis dan administrasi sudah dibahas bersama belum, berita acaranya wajib diminta, dan pihaknya menilai bahwa Gereja Keuskupan Ruteng tidak menghargai masalah dapur yang ada di Manggarai Barat, Main rekomendasi saja ke istana tanpa lihat spion, “tambahnya lagi.

Lebih lanjut Logam menegaskan kepada pihak Keuskupan, agar perlu jaga jarak dengan kekuasaan.

“Jangan pernah bersekutu dengan kekuasaan! Jangan mudah dikelabui! bayangkan kalau izin operasional Geothermal ini cacat prosedur dan terjadi turbulensi dikemudian hari, mau taro dimana Wibawa gereja katolik?
Sebagai umat Katolik, saya sangat malu,” tegas Logam

BACA JUGA:  Gubernur VBL: Pemerintah Provinsi Berikan Dukungan Penuh Terhadap Program SOLIDER

“Saya ingatkan tadi kepada Romo Manfred agar ciptakan jarak dengan pemerintah, ketika gereja mendekatkan diri dengan Pemerintah maka bukan tidak mungkin Keganasan politik mampu meruntuhkan dominasi gereja yang dikenal sebagai pelopor kebenaran”,tutup ketua PKN Mabar itu.

Sementara penjelasan yang diutarakan Keuskupan Ruteng dalam dialog tersebut, bahwa persyaratan yang mereka ajukan kepada pemerintah pusat terkait Geothermal di wae Sano sangatlah berat.

Diketahui, ada empat pilar yang menjadi platform utama yang harus dijaga dan menjadi komitmen besar bersama, diantaranya:

1. Menjadi gembala yang mengayomi semua pihak guna menemukan solusi komprehensif terhadap persoalan yang ada

2. Memperjuangkan prinsip dan nilai dalam pembangunan holistik berkelanjutan yang mengutamakan martabat manusia dan kesejahteraan umum, serta berbasis pada kearifan lokal dan ramah lingkungan

BACA JUGA:  Sudah 24 Orang Dalam Pemantauan Virus Corona di NTT

3. Membantu mengawasi proses sosial agar berjalan sesuai dengan prinsip dan etika sosial,

4. Membantu menyelesaikan panas bumi secara komprehensif, bermartabat dan berkeadilan sosial.

Pada kesempatan tersebut juga, pihak Keuskupan mengajak lembaga pemantau keuangan negara daerah Manggarai Barat, agar bersama-sama bersinergi menjaga dan mengawal proyek tersebut.