Satgas COVID-19 di NTT Tidur Nyenyak

Daerah

Oleh: Dominggus Elcid Li

Hal yang paling menyedihkan dari kelakuan para pejabat di NTT adalah jika ada kritik yang dilontarkan, segera dianggap hendak menyerang ‘pribadi mereka’, seolah kritik itu menyasar ‘urusan privat’. Jarang sekali ada yang mampu melihat bahwa kehadiran kritik merupakan syarat mutlak perbaikan sistem hidup bersama. Meskipun demokrasi telah berurat akar dalam institusi agama dalam skala sekian abad di sini, sebagai individu kesadaran tentang demokrasi ‘nyaris kosong’ atau tiada. Mereka tidak paham adagium sederhana semacam ini: ‘[M]ata yang melihat tak bisa melihat matanya sendiri’.

Meskipun paham bahwa kritik akan selalu disalah mengerti oleh manusia-manusia miopik ini, tulisan ini tetap wajib dibuat untuk menjaga ‘kewarasan bersama’. Ya, saya terpaksa melanggar janji untuk adik bungsu saya yang meninggal bulan lalu untuk ‘tidak berkelahi’ sebelum 40 hari selesai. Berkabung berkepanjangan saat begitu banyak kematian yang tidak indah dibiarkan begitu saja, tentu tidak benar. Tentu kau setuju! Bukan aku tak menghargaimu, tetapi ada begitu banyak nyawa manusia yang sedang dipertaruhkan jika beta diam atas nama kesantunan perkabungan.

Salah satu sisi gelap dari pandemi COVID-19 adalah ketika korban meninggal dan dikuburkan dalam kesunyian. Jangankan 40 hari masa perkabungan, bahkan 1 hari pun sang korban tidak mendapatkan ‘sentuhan sakral’. Pasien yang meninggal tidak dilayani dengan ritus kematian yang pernah mereka kenal. Ia yang pergi tentu tidak lagi sedih, tetapi mereka yang ditinggalkan selamanya hidup dalam trauma yang tidak akan pernah selesai karena ada satu ritus hidup yang hilang. Mereka tidak pernah disiapkan untuk menerima kehilangan orang terdekat, yang pergi dalam wujud ‘sebongkah virus’, dan dianggap berbahaya. Proses pemakaman dilakukan se-klinis mungkin dan berlangsung dalam sepi. Trauma ini jarang dimengerti oleh para pejabat.

Sistem gagal di Provinsi Kepulauan
Bicara soal NTT, kita bicara soal sistem kepulauan. Provinsi yang berisi sekian pulau tidak selalu mudah dijangkau satu per satu, apalagi di musim hujan semacam ini. Gelombang 2,5 meter atau lebih dengan sendirinya menidurkan armada perkapalan. Artinya kita perlu bersiap bahwa kabupaten-kabupaten di NTT tidak semua akan mampu mengantarkan sample swab ke Kupang. Memang ada beberapa maskapai penerbangan, tetapi Wings Air dan NAM Air tidak bersedia memuat sample swab dari pulau-pulau di NTT. Selama ini sample swab dibawa dengan kapal ferry atau penerbangan lain seperti Garuda atau Trans Nusa. Seharusnya Dinas Perhubungan bisa bicara dengan atasan dua maskapai lain yang menolak untuk menyelesaikan hal semacam ini, tetapi insiatif itu juga tidak terdengar.

BACA JUGA:  Akunitas Mabar Dapat Bantuan dari PT Telkom TBK

Akibat yang dirasakan oleh para keluarga di berbagai Pulau di NTT–selain Timor– adalah kematian akibat COVID-19 tidak diketahui, dan sebagian setelah meninggal dan dikuburkan baru datang kabar orang terkasih ‘positif COVID-19’. Itu bisa berarti kabar buruk bahwa makin banyak yang terpapar, dan kabar baiknya orang terkasih mereka dimakamkan dengan ritus kematian yang lengkap. Ketidakpastian semacam ini mungkin bisa dihindari jika ada kerja sistem lancar. Sayangnya sistem tidak jalan!

Di awal Bulan Maret hingga Bulan Juli 2020, warga di NTT begitu disiplin, aparatnya lebih ada nyawa—dibandingkan sekarang. Setelah ‘new normal’ diberlakukan lantas orang berhalusinasi bahwa NTT tidak terjamah oleh COVID-19. Gelombang penyebaran COVID-19 pun sejak September 2020 merangkak naik. Para tokoh agama bingung, pemerintah seolah mati. Bahkan segelintir pejabat yakin bahwa mereka kebal. Tidak ada basis science dalam pernyataan maupun pengambilan keputusan.

Hari-hari ini panen kematian akibat positif COVID-19 mulai berjatuhan. Sejumlah UGD terpaksa tutup. Dokter-perawat ramai-ramai isolasi mandiri. Kematian-kematian diam semakin banyak. Orang miskin pasrah. Mereka yang kaya masih berusaha untuk dites mandiri, yang miskin bingung. Usaha mati. Bansos 600 ribu, harga swab per kepala 900 ribu. Para pejabat masih sibuk dalam ritus permainan anggaran yang memuakan. Ibarat kata COVID-19 di dalam biji mata tidak terlihat, sekian proyek pembangunan seolah nyata. Tidak ada prioritas. Padahal jika insiatif masyarakat didukung harga swab bisa dibuat jauh lebih murah, dibandingkan dengan rapid antigen sekali pun. Saat ini laboratorium ada, tapi dacron dan VTM untuk mengambil dan menyimpan malah langka! Lebih buruk lagi di kabupaten tertentu, petugas yang terampil mengambil swab juga minim.

Sejak Mei 2020 sudah kita katakan kita butuh sedikitnya 5 laboratorium yang tersebar di Kupang, kota perbatasan, maupun di pulau-pulau besar lain di NTT. Namun, usul itu ditanggapi dengan masa bodoh. Di Flores, di Pulau yang katanya ‘isinya orang pintar semua dan kampung politikus hebat’, tidak juga ada satu biji laboratorium. Padahal dengan 6 Miliar, satu laboratorium sudah bisa berdiri. Di Sumba, yang katanya persatuannya sangat kuat, malah lebih konyol, hibah laboratorium ditolak begitu saja di Waingapu. Di Kupang, walikotanya lebih ngotot bicara soal pengadaan seragam sekolah 7 Miliar lebih, daripada menepati janji membuat laboratorium. Padahal anak-anak masih ‘belajar dari rumah’. Seragam masih lama baru bisa dipakai, dengan resiko kekecilan. Kekonyolan semacam ini diterima sebagai hal biasa. Orang berjalan tanpa nalar dan prioritas.

BACA JUGA:  Ketua Umum HIPPRMAST Kupang Desak DPRD Sumba Tengah Terbitkan PERDA 'Kawin Tangkap'

Tak hanya itu, di Kupang, yang katanya ibukota provinsi malah lebih absurd lagi. Laboratorium insiatif masyarakat malah didukung setengah hati. Jika para pejabat ini serius, janji 1000 tes per hari bisa ditembus. Namun, SK Gubernur NTT untuk test massal cuma diperlakukan ala kadarnya. Gaji Doktor Biomolekuler tidak dibayar sejak Juli 2020. Ketika dibayar sejak Oktober 2020 jumlahnya 1 juta rupiah per bulan. Itu pun habis disumbangkannya untuk beli air gallon, tissue, sabun, kertas, ember, dan kebutuhan operasional harian lab lainnya. Orang yang melatih dua lusin laboran secara intensif 14 jam sehari sejak Juni 2020 dibayar sesuka hati oleh kepala dinas (sudah tiga kepala dinas: dua kadis, 1 PLT). Di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, lebih mudah urus nasi kotak untuk para laboran, dibandingkan bicara soal logistik laboratorium. Petugas PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kuasanya melebihi Gubernur NTT. Apa yang dijanjikan oleh Gubernur NTT dengan mudah ‘ditendang offside’ oleh para pegawai di bawah. Padahal sejumlah riset inovasi di laboratorium tidak hanya akan berguna untuk NTT, tetapi Indonesia. Vaksin yang dijanjikan, tanpa didukung dengan pemetaan strain virus varian lokal di Indonesia juga tidak ada gunanya.

Task force yang tertidur
Jadi, hal yang paling absurd di NTT adalah ketika kita bicara soal hidup warga negara, para pejabatnya tidak serta merta merasa bahwa ini merupakan panggilan hidup. Mereka sibuk dengan urusan rutin. Mereka lupa pandemi tidak bisa dihadapi dengan model birokrasi yang lamban dan tinggal tunggu instruksi dari pusat. Mungkin ketika semua pejabat sudah positif COVID-19 baru mereka sadar bahwa untuk bergerak tidak butuh instruksi, tetapi ini demi keselamatan bersama. Jika itu tiba, menyesal pun tidak ada guna. Kita sedang menuju ke sana.

BACA JUGA:  Seorang Pria di Reok Meninggal Akibat Terjatuh Saat Mancing

Jika semua orang mengeluh mengapa dalam situasi pandemi COVID-19 di NTT seolah tidak ada otoritas yang bergerak menjahit rantai koordinasi untuk situasi darurat, Satgas (Satuan Tugas) COVID-19 di NTT seharusnya ‘bergerak’ dalam model task force. Bukan cuma modal air liur, karena setiap ucapan harus dipastikan ada bobot aksinya. Tetapi Satgas COVID-19 di NTT memilih tidur nyenyak. Begitu banyak persoalan di lapangan, tetapi orang memilih masa bodoh. Bahkan ketika warga meminta berdialog mereka memilih masuk ke ruang tidur. Sekda Pemprov NTT seharusnya bisa berbuat lebih dan tidak asal bergerak tanpa ‘strategi perang’ yang jelas. Jabatan tidak ada gunanya ketika tidak dipertaruhkan demi kehidupan orang banyak Pak Ben! Kalimat ini juga untuk kedua atasan anda.

Ketika kematian demi kematian akibat pandemi semakin merangsek masuk, dan sistem kesehatan jika dibiarkan pasti tumbang, dan birokrasi pemerintahan menutup mata sesuka hati, tidak ada kata lain: kita harus bekerja keras menghidupkan sistem kesehatan masyarakat mandiri. Jika pemerintah memble, warga harus bergerak.

(Anggota Forum Academia NTT, dan Wakil Ketua Tim Pool Test Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT)