Alfred Tuname

Seandainya Masyarakat Sebelah Wae Musur Mengerti Politik

Opini

Anggap saja tulisan ini sebagai cara membangun diskursus. Namanya, usaha membangun pencerahan politik. Tentu saja, masyarakat yang sering disebut Masyarakat Sebelah Wae Musur, tak ingin diskursus. Mereka ingin pembangunan.

Akan tetapi, bagaimana mungkin pembangunan itu ada tanpa diskursus? Atas dasar itulah memperbincangkan politik itu penting. Tesisnya, politik menjadi “conditio sine quo non” sebuah kebijakan pembangunan. Dalam konteks lokal, Pilkada dan Pileg menjadi penentu pembangunan.

Pembangunan itu urusan politik, bukan urusan birokrasi pun teknokrasi. Birokrat atau teknokrat hanya pelaksana urusan politik. Nyanyiannya hanya “kerja, kerja, kerja”. Semua itu diatur oleh irama politik. Singkatnya, arah angin politiklah yang akan menggotong semua kepingan kebijakan pembangunan untuk mengikutinya.

Politik bukan hanya berarti sekelumit cara untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga cara mendistribusikan keadilan dalam takaran politis. Keadilan politik itu bukan sama rata-sama rasa, keadilan itu linear dengan sumbang suara yang diberikan dari sebuah pesta politik demokrasi. Keadilan seperti itu juga bisa bermakna distributif, artinya setiap kelompok masyarakat mendapat haknya secara proporsional.

Bahwa setiap kelompok masyarakat pasti mendapatkan hak-haknya secara politis. Kue pembangunan itu tentu terbagikan. Seperti adagium Latin, justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (keadilan adalah kecenderungan yang konstan dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Dalam politik pun, kecenderungan pemberian hak itu bersifat konstan dan kekal, tetapi proporsional dengan kewajiban politiknya.

Pada konteks “justitia est constans et perpetua voluntas”, suara Kades Satar Leda, Sales Hadiman dan Kades Lidi, Kosmas Ajak, di Kecamatan Ranamese bisa benar. Sebagai “tongka” masyarakat sebelah Wae Musur, mereka meminta “keadilan” kepada Pemda Manggarai Timur.

“Menurut Hadiman, bukan hanya persoalan jaringan listrik yang tidak adil, lebih dari itu, akses transportasi masih menjadi masalah utama bagi warga sebelah Wae Musur” (SorotNTT.com, 25/3/2019). Itu kata Kades Satar Leda.

Dengan kondisi seperti itu, Kades Lidi merasa seperti ada di zaman sebelum kemerdekaan. “Menurutnya (Kosmas Ajak-pen), sudah 73 tahun Indonesia merdeka. Namun mereka belum merasa merdeka, sebaliknya malah merasa masih terjajah dari berbagai aspek” (SorotNTT.com, 25/3/2019).

Apa yang dikatakan oleh Kades Lidi tersebut tampaknya hiperbola. Sebab, rasa keterjajahan itu justru oleh atmosfer politiknya sendiri. Secara politik, tampak ada pemaksaan kehendak tanpa ada refleksi politis (sejarah Pilkada 2013 dan Pileg 2014). Artinya, perlu ada timbangan “logika” politik sebelum beretorika tentang keadilan politik.        

“Logika” politik itu persis dengan analogi orang Manggarai ketika pergi berburu (bang motang, misalnya). Aturan tersiratnya, siapa yang pertama tikam (ata ceka) hewan buruan, dialah yang mendapatkan kepala. Lalu, bagian yang lain dibagi lagi dengan anjing yang turut berburu, serta mereka yang ikut dalam kelompok berburu. Mereka tidak ikut berburu atau ata tuntung hanya akan mendapat sisa (itu pun kalau tersisa).

Nah, dari analogi tersebut, muncul pertanyaan politis: apakah masyarakat sebelah Wae Musur itu berada dalam kategori ata ceka atau ata tuntung dalam “perburuan” di Pilkada Manggarai Timur? Jika dalam Pilkada 2008 dan Pilkada 2013 masyarakat pemilih tidak memberikan sumbangsih suara yang signifikan pada kemenangan YOGA di Manggarai Timur, maka belum bisa dikategorikan sebaga ata ceka. Artinya, kue pembangunan itu pun mengikuti “logika” politik Pilkada itu.

Silakan saja kita membukan hasil rekapitulasi data perolehan suara Pilkada 2008 dan 2013 untuk memantapkan refleksi politik bersama. Dengan begitu, kita pun tidak terjebak dalam prinsip “ekonomi politik” begini: “dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya”. Itu namanya lupa sejarah (politik), kalau tidak mau disebut lupa diri. Dalam politik, pasti ada pengorbanan dan yang dikorbankan.

Seperti itu juga dalam proses politik Pileg, masyarakat akan menjadi korban dan dikorbankan. Jika masyarakat lebih memilih caleg atas faktor genetik, keluarga, suku, tanpa mempertimbangkan “tri-tas”: integritas, intelektualitas dan kapasitas, maka masyarakatlah yang dikorbankan. Tanpa kemampuan “tri-tas” itu, sang politisi tak akan berjuang membela konstituennya sebab ia tak mampu berargumentasi pun lobi di DPRD.

Kecurigaan politiknya, jangan-jangan masyarakat sebelah Wae Musur terus jatuh dalam kesalahan yang sama dalam Pilkada pun Pileg? Kalau tidak pernah jadi “ata ceka”, risiko politik harus diterima. Kalau pilih calegnya yang “datang, duduk, diam, duit”, maka jalan, listrik, irigasi, dll. pun tidak akan pernah sampai. Itulah adil, kalau bukan impas dalam politik.

Tetapi dari semua itu, kita ingat kata Napoleon Bonaparte, “a leader is a dealer in hope”. Pada Pemerintahan Agas Andreas, SH., M.Hum dan Drs. Jaghur Stefanus, ada gaya politik yang baru: politik harapan (politics of hope). Sementara jembatan Wae Musur dibangun, kecamatan Rana Mese akan mendapatkan jatah 10 km lapen per tahun, sama seperti kecamatan lainnya. Begitu pun program Rumah Tuntas dan Desa Bahagia. Itu beberapa program dan banyak program yang ditranslasikan dari visi “Matim Seber” menjadi nyata.  

Jadi, tak perlu lagi sedu-sedan politik itu. Meskipun masyarakat hanya menyumbang 2.191 suara dari 19.297 jumlah pemilih untuk Paket ASET di Pilkada 2018, pemimpin terpilih Manggarai Timur tetap berpikir besar untuk masyarakat Rana Mese, khususnya masyarakat sebelah Wae Musur.

Dengan begitu, pemimpin terpilih sudah melampaui cara berpikir keadilan politik “ata ceka-ata tuntung”. Kepentingan semua masyarakat Manggarai Timurlah yang diutamakan. “Great leaders are willing to sacrifice the numbers to save people”, kata Simon Sinek. Bahwa, masyarakat sejahtera, berdaya, dan berbudaya harus merata di seantero tanah Manggarai Timur.

Pemerintahan Manggarai Timur gaya baru telah dimulai dan baru mulai. Kita mendukungnya dengan cara sama-sama bekerja dan kerja bersama-sama, bukan dengan banyak mulut!  Itu saja.               

Alfred Tuname
Penulis Buku “le politique” (2018)

Catatan Redaksi:
Opini yang dimuat di media SorotNTT.com merupakan tanggung jawab penulis di Kolom Opini. Isi tulisan di luar tanggung jawab SorotNTT.com.