Sekda Manggarai: Penyerapan Dana COVID-19 Masih Rendah

Daerah

RUTENG, sorotNTT.Com-Dalam laporan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan COVID-19 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai kondisi per tanggal 31 Juli 2021, Manggarai sebagai kabupaten dengan tingkat penyerapan terkecil yakni sekitar 3,56 persen.

3.56 persen tersebut dari alokasi dana sebesar Rp 45.142.413.293 dan yang terpakai baru sebesar Rp 1.607.528.400.
Rendahnya penyerapan anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai dikarenakan pencairan dana COVID-19 harus menunggu Peraturan Bupati, sementara Perbup tentang penggunaan anggaran COVID-19 baru keluar pada 21 Juni 2021.

“Tidak bermaksud membela diri, hampir semua kabupaten mengalami ini. Apa namanya, penyerapan dana COVID-19 masih sangat rendah seperti Manggarai masih 3, 56% itu data sampai akhir Juli 2021,” kata Sekretaris Daerah Manggarai, Jahang Fansi Aldus kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/8).

BACA JUGA:  Rekomendasi HIPMMATIM Terkait Polemik Tapal Batas MATIM-NGADA

“Ini terjadi dengan beberapa hal alasan yang pertama memang kegiatan refocusing tahap pertama ini sudah berlangsung sejak awal tahun anggaran sekitar bulan dua (Februari) sudah mulai melakukan rasionalisasi, realokasi dan seterusnya. Setelah itu dilakukan proses-proses administrasi yang terus dilakukan sampai dengan bulan Mei dan Juni. Bulan Juni kemarin itu baru kita keluarkan peraturan Bupati terkait refocusing tahap pertama setelah itu baru dilakukan eksekusi oleh perangkat daerah fungsional,” tambahnya.

Di Kabupaten Manggarai, kata Sekda Fansi, anggaran COVID-19 digelontorkan melalui empat perangkat daerah fungsional yakni Dinas Kesehatan, RSUD dr Ben Mboi, Dinas Sosial dan BPBD.

“Setelah Perbup ini selesai baru kita melakukan proses-proses penyerapan proses belanja sehingga yang paling kecil memang Manggarai karena yang pertama dengan alasan itu dari bulan Juni baru selesai Peraturan Bupati sehingga satu atau dua bulan ini teman-teman di perangkat daerah mulai melakukan proses pencairan keuangan,” tutur Sekda Jahang.
Dari empat  OPD fungsional tersebut, lanjut Fansi, baru BPBD yang pencairannya hampir seratus persen sementara Dinas Kesehatan sejauh ini yang masih sangat rendah.

BACA JUGA:  ITAKANRAI Kupang Lakukan Diskusi Online Terkait Pilkada

“Kami setiap hari memberikan pengawal khusus Dinas Kesehatan agar segera melakukan penyerapan anggaran yang lebih tinggi lagi khususnya nakes karena dari sekian besaran anggaran di Dinas Kesehatan itu untuk nakes nya kurang lebih Rp4,5 miliar. Yang lain memang sudah dibelanjakan tapi presentasinya masih kecil,” jelas Fansi.

Sekda berharap, semua OPD lebih giat lagi untuk bisa melakukan proses belanja untuk item-item terkait kebutuhan penanganan COVID-19.

BACA JUGA:  Masyarakat Senang, Ruas Jalan Propinsi Pacar-Rego Mulai di Kerjakan

Sekda Manggarai juga menerangkan, sebelum Perbup diterbitkan, segala pembiayaan untuk kegiatan administrasi di empat OPD fungsional yang menangani pandemi COVID-19 menggunakan Belanja Tak Terduga.