Sepanjang 2021, Kejari Manggarai Telah Menangani Beberapa Kasus Korupsi

Ruteng,Sorotntt.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai membeberkan hasil kinerja penanganan kasus korupsi di tahun 2021 tepat di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Rabu, 9/12/2020.

Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai salah satu lembaga penegakan hukum turut mendukung penuh kegiatan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan rilis yang diterima media ini , Sepanjang tahun 2021, Kejaksaan Negeri Manggarai telah menangani 6 perkara Tindak Pidana Korupsi dengan rincian sebagai berikut :

1.Tindak Pidana Korupsi pengadaan barang habis pakai dan reagentia pada dinas Kesehatan kabupaten Manggarai Timur (asal penyidik kejaksaan) dengan kerugian negara sebesar Rp. 107.275.248,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan Hasil putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta denda 50 juta subsidair 6 (enam) bulan penjara dan uang pengganti sebesar Rp.107.275.248,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdakwa FR merupakan DPO sejak 2015 dan berhasil ditangkap pada tahun 2021.

BACA JUGA:  Covid-19 Semakin Memburuk, Tim Medis Kecewa dan Viralkan Tagar "Indonesia Terserah"

2.Tindak Pidana Korupsi penyimpangan penggunaan Dana Desa Lemarang Tahun Anggaran 2017 s.d 2018 dengan 2 (dua) Terdakwa yaitu, DS selaku kepala desa dan KR selaku bendahara desa (asal penyidik kejaksaan) dengan kerugian negara sebesar Rp. 229.972.566,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh senam rupiah) hari ini pembacaan putusan.

3.Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Dana BOS pada SMPN 1 REO dengan 2 (dua) Terdakwa yaitu HN, S.Pd. selaku Kepala Sekolah dan MA, S.Pd. selaku Bendahara dengan kerugian negara sebesar sebesar Rp. 839.401.569,00 (Delapan Ratus tiga puluh sembilan juta Empat ratus satu ribu Lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan terdapat pengembalian sebesar Rp. 453.085.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan putusan a.n MA pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan dan Uang pengganti Rp 253.531.419,00 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara dan A.N HN Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp.25.973.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

BACA JUGA:  Gubernur VBL Ajak BPOM Bersinergi, Kembangkan Obat dari Faloak dan Percepat Ijin Edar Sophia

4.Tindak pidana korupsi penyimpangan dana PIP di SDI Wae Peci dengan terdakwa MN (asal penyidik kepolisian) dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.97.875.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 97.875.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.

Kajari Manggarai Bayu Sugiri, dalam keterangan yang diterima media ini mengatakan bahwa, Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai lembaga penegakan hukum di dalam penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan paradigma penanganan perkara yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara, serta tindak pidana khusus lainnya.

“Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2020-2024 , maka upaya peningkatan keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan peningkatan pengembalian asset serta kerugian negara menjadi sasaran utama kami sebagaimana ditegaskan dalam Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia”, Kata Bayu Sugiri Kamis,9/12/2021.

BACA JUGA:  Gubernur NTT Apresiasi BI Titip 200 M di Bank NTT Labuanbajo

Disamping itu, Pihaknya memprioritaskan Langkah-langkah preventif (pencegahan) dengan melakukan tindakan pengawasan eksternal dan memberikan kegiatan sosialisasi, penerangan atau penyuluhan hukum, pemberian pendampingan atau pengawalan terhadap kegiatan pembangunan daerah hukum Kejaksaan Negeri Manggarai.

Laporan : Dodi Hendra