Stefanus Jefons alias “Asep Jeff” Lewat Penasehat Hukumnya Bersurat Ke Kapolri

Daerah

KUPANG, sorotNTT.Com-Sesuai copyan surat dari Penasehat Hukum Stefans Jefons, ST dari Kantor Hukum Jacob’s dan Patners yang diperoleh media ini pada Rabu, (5/08/2020), ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta, memuat tentang perihal “Mohon Ditindaklanjuti Kehilangan Uang Negara” yang ditangani oleh mantan Kapolsek Maulafa.

Setidaknya ada 15 poin permohonan yang disampaikan Tommy Jacob, SH sebagai Penasehat Hukum Stefanus Jefons ke Kapolri antara lain, bahwa sekitar tahun 2010 terjadi kehilangan uang negara di brankas Badan Diklat Povinsi NTT dan hal serupa terjadi lagi di sekitar tahun 2018 yang mana kasus tersebut dilaporkan dan ditangani oleh Polsek Maulafa.

Bahwa atas laporan 2 kali kehilangan uang negara tersebut yang ditangani oleh Polsek Malafa yang pada saat itu Kapolseknya bernama Kompol Margaritha Sulabessy. Hingga kini kasus yang menyebabkan kerugian negara itu tidak ditemukan pelakunya dengan kata lain tidak terselesaikan.

Terkait dengan masalah kehilangan uang di brankas Diklat Provinsi NTT, maka pada tahun 2019 Stefanus Jefons lewat akun Facebooknya “Asep Jeff” melakukan kritikan terhadap kinerja Kapolsek Maulafa yang menangani kasus itu. Kasusnya pun terkesan didiamkan dan hilang begitu saja sehingga membuat pelaku dalam kondisi tenang-tenang saja.

BACA JUGA:  BPN Nagekeo menyampaikan keberatan FPPWL Ke Pemerintah Pusat

Poin selanjutnya dalam surat itu menyebutkan bahwa atas kritikan terhadap kinerja Kapolsek Maulafa di akun Facebook tersebut, malah Stefanus Jefons alias “Asep Jeff” yang dilaporkan oleh Kapolsek Maulafa Margaritha Sulabessy dalam dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 (3) UU No 11 Thn 2008 tentang ITE yang diubah dengan UU No 19 Thn 2016 tentang ITE.

Menurut Tommy Jacob dalam poin lanjutan surat tersebut kembali menyebutkan bahwa, oleh karena kritikan itu, klienya Stefanus Jefons malah dikriminalisasi dengan laporan polisi yang membuat Penasehat hukum sendiri dan kliennya heran yaitu, Kapolsek Maulafa saat itu sibuk dengan melakukan kriminalisasi terhadap kliennya namun tidak sibuk dalam menemukan pelaku pencurian uang negara di Badan Diklat Provinsi NTT.

BACA JUGA:  Penempatan Babinsa Di Desa Aimoli Mendapat Respon yang Positif dari Masyarakat

Bahwa tujuan penyampaian kliennya untuk mengkritik lewat akun Facebook “Asep Jeff” berakhir dengan kriminalisasi. Hal penyampaian kritik itu beralasan seperti tertuang dalam PP No. 43 Thn 2018 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1), pasal 2 ayat (2) huruf a, d dan e.

Diakhir surat yang ditandatangani oleh Tommy Michael D. Jacob, SH selaku Penasehat Hukum Stefanus Jefons meminta kepada bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti kasus kehilangan uang negara di Badan Diklat Provinsi NTT agar ditemukan pelakunya dan diproses sesuai ketenuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikutntnya meminta kepada bapak Kapolri untuk memeriksa mantan Kapolsek Maulafa tersebut, mengapa sampai saat ini pihak kepolisian tidak dapat menemukan pelaku yang merugikan negara tersebut. Atas dasar uraian dalam surat itu, Penasehat Hukum Stefanus Jefons, ST merasa keberatan terkait kriminalisasi laporan polisi oleh mantan Kapolsek Maulafa terhadap kliennya dengan pasal UU ITE yang diperiksa oleh bagian Krimsus Polda NTT.

BACA JUGA:  BPMD Siap Turun ke Desa-Desa di Matim

Surat tersebut juga diberikan dengan tembusan kepada, Menkopolhukam RI, Bareskrim Mabes Polri, Kadiv Humas Mabes Polri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, Kapolda NTT, Kabid Propam Polda NTT, Irwasda Polda NTT, Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT dan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT.(Herry Battileo)