Pertemuan Bakohumas bersama KPU NTT

Surat Suara Masih Kurang, KPU NTT Fokus pada Surat Suara

Daerah Timor

KUPANG, SorotNTT.com – Konsentrasi KPU NTT dalam limit waktu beberapa hari ke depan adalah logistik Pemilu 2019 khususnya surat suara. Kebutuhan surat suara sampai saat ini adalah 808.459 surat suara, untuk menggantikan surat suara yang rusak, baik surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Hal itu diungkapkan Ketua KPU NTT, Thomas Dohu saat menjadi pembicara pada pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Hotel Ima, Kupang, Kamis (11/4/2019).

“Surat suara ini sebenarnya sudah diterima oleh 22 Kabupaten/Kota, terakhir diterima oleh Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 21 Maret yang lalu. Dari surat suara yang telah diterima dilakukan sortir oleh teman-teman kami di 22 Kabupaten/kota, ternyata banyak surat suara yang rusak makanya laporan kami terlihat banyak kekurangan surat suara dan ada surat suara yang rusak hasil disortir,” kata Thomas.

Ketua KPU NTT menjabarkan kategori surat suara yang rusak, antara lain sebaran tinta yang mengenai kotak daftar pasangan calon atau daftar calon perseorangan dan menutupi nama caleg yang ada dalam surat suara, sobek, berlubang, dan gambar maupun tulisan peserta pemilu yang tidak jelas, serta rembesan tinta atau percikan tinta di surat suara.

“Untuk surat suara ini (surat suara yang rusak), hari ini akan dicetak di perusahaan penyedia yang ditetapkan KPU RI. Tim dari KPUD Provinsi sedang berada di tempat percetakan surat suara. Adapun logistik yang masih kurang, kami prioritaskan untuk daerah-daerah yang bisa dijangkau pada hari itu juga atau paling lambat dalam waktu 12 jam bisa dijangkau dari kabupaten kota. Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, logistik itu sudah tiba di TPS paling lambat satu hari sebelum pencoblosan atau pada tanggal 16 April 2019,” jelas Thomas.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTT, Thomas Martinus Djawa menjelaskan bahwa Bawaslu NTT sudah siap untuk mengawal semua proses tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2019 di NTT, juga telah terbentuk tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di setiap Kabupaten/Kota yang melibatkan kepolisian.

Pertemuan Bakohuman Pemprov NTT bersama KPU NTT

Pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Hotel Ima, Kupang, Kamis (11/4/2019)

“Kami pastikan petugas kami dari tingkat kabupaten sampai ke desa, kelurahan siap untuk menyukseskan seluruh tahapan pemilu. Kami juga terus mengawasi agar distribusi logistik tepat waktu, tepat tempat, tepat jenis dan tepat jumlah. Kita tidak ingin logistik yang mutlak seperti kertas suara sangat kurang,” kata Djawa.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat  dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Samuel Rebo mengatakan dalam mewujudkan Pemilihan Umum 2019 (legislatif dan pemilihan Presiden) ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk partai politik, pemerintah, pemilih, maupun penyelenggara pemilu.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya terkait bagaimana merancang pemilihan yang serentak dalam perspektif politik, yakni dengan mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan dalam melaksanakan pemilihan umum serentak 2019 memiliki tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif.

Keberhasilan pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif yang dilaksanakan serentak ini akan terealisasi, apabila setiap pihak yang terkait mampu menjalankan perannya dengan maksimal, baik itu dari pihak partai politik, KPU, Bawaslu, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.

Mendekati pemilu ada beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya politik uang, kekurangan dan kerusakan logistik, serta golongan putih (golput). Masalah-masalah ini merupakan masalah yang sering ditemui  setiap menjelang pemilu, namun relatif belum dapat terselesaikan dengan tuntas hingga sekarang.

“Maka besar harapan saya, dengan diadakan pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan  yang membahas tentang peran Humas Pemda dalam menyukseskan Pemilu 2019, yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, serta turut melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebagai lembaga  penyelenggara pemilu, dapat memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah-masalah tersebut sehingga pemilu serentak 2019 ini berjalan dengan lancar.” demikian Viktor dalam sambutan tertulisnya.

Laporan: Hendrikus Aditono