Tak Ada Alasan Lagi Pemprov NTT Tidak Melaksanakan Putusan PT.TUN Yustin Maria D.Romas Yang Inkraht

Daerah Featured Hukum

Oleh: Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum: Melkhi Judiwan, SH. MH

Putusan PT. TUN Surabaya, No. 207/B/2021/PT. SBY. tertanggal 02 November 2021, atas gugatan Ibu Yustin Maria D. Romas, S. Pd. Ek mantan Kepala Sekolah SMKN Wae Rii, Kabupaten Manggarai, telah dinyatakan inkracht (berkekukatan hukum tetap), dengan tetap mengabulkan gugatan Ibu Yustin Maria D. Romas, S. Pd. Ek

Oleh karena itu, hemat saya, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), Cq. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak melaksanakan putusan itu secara sukarela.

Gubernur NTT mestinya segera memerintahkan Kadis P dan K NTT untuk segera mereposisi kembali mantan  Kepsek itu ke SMKN Wae Rii.

BACA JUGA:  Bupati Alor Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Tahun 2021

Jika tidak, maka secara hukum Gubernur NTT bersama Kadis P dan K itu, jelas telah melanggar hukum, karena mengangkangi Putusan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, dan sudah pasti merugikan Penggugat selaku Pihak termenang dalam perkara ini.

Dan secara politis pengangkangan ini sebenarnya justru berdampak buruk terhadap kepemimpinan Gubernur NTT saat ini.

Pejabat dan/atau Pemimpin itu harus ta’at azas; Apa lagi terhadap Putusan Pengadilan seperti ini; Mestinya wajib dilaksanakan secara sukarela, yang selain sebagai salah satu unsur kesadaran atas pelanggaran hukum terhadap pemberhentian Penggugat/Termohon Banding, sebagi Kepsek SMKN Wae Rii itu, juga sebagai teladan bagi masyarakat NTT.

BACA JUGA:  Gubernur NTT : Nahdlatul Ulama Milik Kita Bersama

Dengan tidak dilaksanakanya Putusan ini, maka Putusan PT. TUN Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, jelas kehilangan makna, sia-sia, dan/atau mubasir; Karna tidak bermanfaat bagi Pemenang, tidak ada kepastian hukum bagi Pencari keadilan, dan sudah pasti menimbulkan ketidak-adilan bagi Termohon Banding.

Pengangkangan ini, juga berpotensi menimbulkan konflik di Masyarakat, khususnya di Lembaga pendidikan SMKN tersebut, Sebab secara tidak langsung,  tindakan Pemprov NTT yang sangat tidak bijak ini, justru dikwatirkan menjadi penyebab timbulnya persoalan baru di Lembaga itu.