Yohanes Rumat terkait wacana penutupan TNK

Tanggapan Anggota DPRD NTT Terkait Wacana Penutupan TNK

Daerah Timor

KUPANG, SorotNTT.com – Anggota DPRD provinsi NTT fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yohanes Rumat, ikut berkomentar terkait wacana penutupan TNK (Taman Nasional Komodo) oleh Pemprov NTT selama setahun.

Yohanes, mengatakan kebijakan yang disampaikan oleh gubernur Victor itu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kondisi Taman Nasional Komodo. Namun sayangnya, wacana tersebut hanya sebatas impian saja. Ia juga menyinggung soal kenaikan biaya masuk TNK, sebab untuk merealisasikan itu bukan hal yang mudah. Karena harus melalui proses yang legal lewat sebuah aturan hukum yang jelas dan butuh proses yang matang untuk membuatnya.

“Wacana penutupan TNK yang disampaikan gubernur itu sebagai bentuk kepeduliannya terhadap cara pandangnya tentang Taman Nasional Komodo. Demikian juga wacana cara pandang gubernur terkait besaran biaya masuk TNK yang selama ini atau setelah dilantik merupakan impian atau merupakan pengandaian saja.” tandasnya saat dihubungi SorotNTT.com (Jumat, 25/01/2019) malam.

Ia pun kemudian menyampaikan alasan terkait komentarnya tersebut.

“Saya berpendapat demikian, karena untuk merubah sebuah aturan lewat UU (merupakan) hal yang tidak gampang dan tidak mudah, dimana TNK itu kewenangan pengelolaannya ada di pusat. (Di) Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa lembaga lain yang punya kaitan satu sama lainnya,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan apabila pemerintah ingin wacana ini direalisasikan maka mereka harus mengundang mitra (DPRD NTT) untuk membahas secara resmi dan apa urgensi untuk menutup dan menaikkan biaya masuk TNK dan biasanya di mana pun di dunia ini termasuk Indonesia menutup TNK kecuali ada bencana dan ada wabah penyakit yang sedang melanda maupun ada kejadian luar biasa. Bahkan sejauh ini DPRD NTT belum mendapatkan informasi yang jelas apakah rencana itu sudah melalui kajian ilmiah atau akademis.

“Kalau rencana ini benar maka yang dilakukan gubernur bersama mitranya mengundang dan duduk di satu rapat yang resmi berdiskusi, apa urgensinya untuk menaikkan biaya masuk TNK dan apa urgensinya menutup TNK. Biasanya dimana pun di dunia ini (termasuk) Indonesia, menutup Taman Nasional Komodo adalah apabila dalam keadaan bencana atau terkena wabah penyakit atau ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. TNK sejauh yang kami tahu di DPRD NTT belum ada informasi kejadian luar biasa; apakah itu melalui kajian ilmiah maupun kajian akademis.”

Wacana penutupan TNK di atas hematnya dapat menimbulkan keresahan dan kerugian baik bagi pelaku pariwisata di NTT secara umum dan Labuan Bajo khususnya. Fraksi PKB DPRD NTT sepakat apabila untuk kepentingan pelestarian TNK dan upaya menaikkan PAD NTT asalkan berpedoman pada etika dan regulasi yang berlaku.

“Dari wacana gubernur NTT terkait dua hal di atas menimbulkan keresahan dan kerugian yang luar biasa bagi para pelaku pariwisata di NTT umumnya dan Labuan Bajo khususnya. Kerugian itu berupa pembatalan tour group dari luar negeri maupun dalam negeri akibat wacana yang tidak ada kepastian. Sebagai anggota DPRD provinsi NTT, fraksi PKB sepakat untuk menjaga kelestarian TNK dan menaikkan PAD NTT dari sektor pariwisata asalkan mainannya tetap berpedoman pada aturan dan etika yang berlaku sebagaimana biasanya pemerintah lakukan.” tutupnya. (Alvino Latu)