kadis-pupr-manggarai-timur

Tanggapan Kadis PUPR Matim, Terkait Proyek Nangalanang-Lidi Tanpa Papan Tender

Daerah Flores

Borong, SorotNTT.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,(PUPR) Kabupaten Manggarai Timur,(Matim), Yos Marto kembali menanggapi proyek yang tidak memiliki papan tender dilokasi kegiatan proyek Nangalanang-Lidi di Desa Lidi, Kecamatan Rana Mese.

Kepala dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, Yos Marto mengatakan akan menegur keras PPK dan Kontraktor terkait papan informasi yang tidak dipasang tersebut.

“Saya sudah perintahkan anggota  untuk cek dilokasi kegiatan”, kata Marto melalui sambungan telpon pada, Jumat (20/9/2019) siang.

Dia menambahkan, Terimakasih sudah memberikan informasi ini kepada kami.

“Saya akan tegur keras PPK dan Kontraktor terkait proyek tersebut. Apa alasan mereka hingga papan informasi proyek tidak dipasang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Warga Desa Lidi, Theo Pamput mempertanyakan proyek peningkatan Jalan Lapen di Lidi, Desa Lidi, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur lantaran proyek yang sedang dikerjakan tersebut tidak dipasang papan informasi atau papan tender.

“Proyek ini sudah mulai dikerjakan, tetapi tidak dipasang papan tender atau papan informasi proyek, sehingga masyarakat tidak tahu tentang informasi proyek yang sedang berjalan itu,” kata Theo pada SorotNTT.com belum lama ini.

Dikatakan Theo, Sesuai dengan data yang ada pada portal LPSE Manggarai Timur, bahwa proyek Peningkatan jalan Nangalanang – Lidi itu didanai oleh APBD 2019, nilai pagu paket Rp1.222.400.000, dikerjakan oleh CV. Sarana Karya Murni.

“Papan informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan, termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik,” jelas Theo.

Dia menerangkan, Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. “Hal ini dilakukan untuk memperkuat apa yang juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” ujarnya.

Dia menambahkan, sebagai warga kami berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, untuk menindaklanjuti hal ini, agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas terkait informasi proyek yang didanai oleh APBD tersebut.

Laporan : Ferdinandus Lalong