Terkait Kerusakan Hutan Lok Pahar, Ini Poin yang Diajukan IMPPAS-Kupang

IMPPAS-Kupang

Salah satu kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan Lok Pahar yang terletak di bagian Selatan, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini kawasan hutan konservasi Lok Pahar sudah mengalami kerusakan parah diakibatkan dirambah untuk dijadikan lahan perkebunan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut.

Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Sambi Rampas (IMPPAS Kupang), adakan audiensi dengan Pihak BBKSDA sebagai unit pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem untuk merekomendasikan beberapa poin sebagai tawaran solusi. Tawaran solusi tersebut diterima dengan baik oleh Kepala BBKSDA, Ir. Timbul Batubara.M.Si. dan Kepala bidang konservasi wilayah 2  Ruteng, Hery Suheri, di ruang kerjanya.

Ketua Umum  IMPPAS Kupang Dioni Hilda menyampaikan, Hutan Lok Pahar Sekarang sudah mencapai keadaan kritis karena dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat sekitar kawasan hutan. Salah satunya, perubahan cuaca yang tidak menentu dan penurunan debit air yang biasa digunakan untuk kebutuhan domestik serta pengairan sawah masyarakat  sekitar kawasan hutan konservasi lok pahar. Itu keluhan masyarakat  yang kami dapat.

Hal ini disampaikan Ketua IMPPAS Kupang, Dioni Hilda kepada Media ini melalui WhatsApp pada Senin, 14/10/2019.

Selain penurunan debit air, juga terjadi kerusakan hutan sebagai penjaga keseimbangan alam, panorama wisata yang tercederai serta ada potensi terjadinya gesekan sosial antara masyarakat terkena dampak perambahan hutan.

BACA JUGA:  Ketua Ladikum: Proyek Propinsi Saluran Irigasi Wae Ces Empat, Diduga Kerja Asal Jadi 

“Desa yang pemenuhan sumber airnya dari mata air hutan Lok Pahar, ada Desa Satar Nawang, Kelurahan Golo Wangkung, Kelurahan Golo Wangkung Utara, kelurahan Golo Wangkung Barat, Desa Wea, Desa Compang Wunis, dan beberapa daerah ain,” Ungkap Hilda sebagai ketua IMPPAS Kupang.

Hilda menyampaikan, bahwa mereka betul-betul menyadari eksistensinya sebagai mahasiswa dan juga sebagai putra-putri lokal, khususnya sekitar wilayah hutan Lok Pahar yang merupakan sumber yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat di sekitar wilayah konservasi.

“Menjaga Hutan Lok Pahar tetap lestari adalah sebuah keharusan. Pemanfaatan alam mesti tetap memperhatikan ketahanan alam, sebagai wujud kecintaan, tanggung jawab sosial serta pelaksanaan etika lingkungan”, kata Hilda.

“Sebagai bagian dari Putra Putri sambi Rampas yang sudah hidup berdampingan dengan alam dan hutan Lok Pahar, kami yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Sambi Rampas (IMPPAS-Kupang), merekomendasikan beberapa poin sebagai tawaran solusi yang sekiranya dapat diperhatikan dan direalisasikan oleh pihak yang berwenang,” Jelas Hilda.

Poin rekomendasi yang telah disepakati bersama pihak BBKSDA, sebagai tawaran solusi yang sekiranya dapat di perhatikan dan direalisasikan oleh pihak yang berwenang:

  1. Setiap poin rekomendasi yang kami sampaikan wajib diplenokan dalam proses audiensi sebagai bentuk keseriusan pihak BBKSDA NTT dalam penanganan pengalihan fungsi hutan Lok Pahar.
  2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya  Alam NTT sebagai unit pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, khususnya dalam pasal 3 huruf (b) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru; (c) pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; (d)  pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru; (j) pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; (n) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; (o) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
  3. BBKSDA NTT harus update terkait situasi dalam lingkup wilayah yang menjadi tanggung jawab atau kewenangannya dalam arti proses pemantauan harus dilaksanakan secermat mungkin.
  4. BBKSDA NTT dipandang perlu untuk mengambil tindakan tegas untuk memutuskan proses perluasan pembakaran hutan di wilayah terdampak, demi meminimalisir kerusakan hutan konservasi Lok Pahar sekaligus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  5. Dipandang perlu dibangun pos penjagaan dan pengadaan patroli secara rutin di wilayah terdampak guna memantau proses pemulihan hutan sebagai bentuk peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan.
  6. Perlu reboisasi dan  perawatan di wilayah terdampak.
  7. Melakukan pendekatan dengan tokoh adat dan tokoh agama sebagai basis pilar  pengelolaan kawasan konservasi terutama dalam pengembalian kondisi hutan yang sekarang bermasalah.
  8. Dipandang perlu adanya peningkatan fungsi kontrol dari pihak BBKSDA NTT terhadap pengelolaan TWA Ruteng.
  9. Perlunya peningkatan koordinasi antara masyarakat, pengelolaan TWA Ruteng, BBKSDA NTT, Pemerintah Daerah dan kementerian demi memulihkan daerah terdampak.
  10. Apabila poin rekomendasi tidak diindahkan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kami akan mengambil langkah lebih lanjut demi penggolan poin tuntutan yang telah diplenokan di atas.
BACA JUGA:  Teladani Kearifan Lokal, KPK Sebarkan Nilai Antikorupsi di NTT

Laporan : Hendrikus Aditono