Terkait Polemik TKD, Ketua PKN Mabar Tantang Debat Terbuka Dengan Pemda

Daerah Manggarai Barat

Labuan Bajo,Sorotntt.com – Ketua Pemantau Keuangan Negara Daerah Manggarai Barat, Lorensius Logam, siap tantang debat terbuka dengan Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat, bahas polemik tidak mempekerjakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD).

Hal itu disampaikan Lorens Logam selakau ketua PKN Manggarai Barat dalam pers release yang terima media Sorotntt.com (Jumad,14/1/22) pagi, Ia menegaskan bahwa rujukan PP No 49 tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang menjadi pertimbangan bagi Pemda agar tidak dilanjutkan masa bakti tenaga honorer merupakan omong kosong.

“Saya mau luruskan cara berpikir Pemda Manggarai Barat yang dinilai sudah sesat. Dalam PP No 49 tahun 2018, tidak ada istilah TKD, terminologi hukum serta argumentasi hukum yang dibangun melalui surat edaran pemda sangat sesat. Perspektif hukum yang diatur dalam PP No 49 tahun 2018, tidak ada istilah TKD melainkan TNP (tenaga non PNS atau non PPPK),” tegas Logam

Lanjut Logam,Cara berpikir pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat bahwa mesti diluruskan dulu supaya tidak salah menafsirkan undang-undang.

Berikutnya,Kata logam, kita bahas substansi persoalan atau polemik ini, Surat nomor BPKD.814/323/VII/2021 terkait gaji para tenaga honorer di lingkup pemerintahan kabupaten Manggarai Barat.

“Jujur saja ini buntut kebijakan pelarian dari rencana kebijakan yang sebelumnya tidak memperkerjakan TNP atau non PPPK. Alasan Pemda waktu itu kebijakan ini ditempuh karena defisitnya PAD, sekarang alasannya berubah lagi dengan pertimbangan ( PP no 49 thn 2018),” Kata Logam

BACA JUGA:  Bupati Manggarai Terima Bantuan dari Alumni SMAN 562 Ruteng dan Diaspora Sanpio

“Dari sini saja sudah salah kaprah, apa rujukan hukum bagi Pemda Memangkas Gaji TNP atau non PPPK ini? Kalau mau uji petik untuk membuktikan betul tidak PAD kita mengalami defisit, saya pastikan tidak,” tambahnya

Menurut Ketua PKN ini bahwa,data menunjukkan betapa merajalelanya proyek fisik tahun anggaran 2021 yang tidak jelas goalnya, selain itu PAD kita lebih baik dari TA. 2020, bahkan mencapai target.

“Harus digarisbawahi memang ini, kebijakan pangkas gaji karena defisitnya PAD merupakan upaya mengelabui masyarakat. Ini kalau tidak segera dibayar gaji para tenaga honorer ini maka berpotensi indikasi dugaan perbuatan pidana korupsi. Ada sinyalir Discretionary Corruption ditubuh Pemda, selanjutnya kalau mau telaah PP No 49 tahun 2018 ini, masih ada rujukan peraturan sebelumnya, ada PP No 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, ada PP No 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, artinya polemik TNP atau non PPPK ini sudah basih “game over.” Kalau spiritnya reformasi birokrasi ya lakukan dengan sungguh-sungguh.Kalau pemerintah daerah serius menjalankan asas tranparansi seperti yang tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, iya buka dong ke publik.” Tandasnya

BACA JUGA:  Robert Fanggidae Resmi Dilantik Menjadi Ketua Asosiasi UMKM Naik Kelas NTT

Masih Logam,Apa yang mendasar bagi Pemda mengambil langkah seperti itu, sertakan alasan yang akuntabel.Jangan bicara seperti ayam tanpa kepala, Afleiden manuver!
Hari ini berbicara lain, besok bicara lain lagi.

“Kalau dievaluasi total perkara tenaga honorer ini, sebetulnya produk kebijakan politik yang luarbiasa carut marut. Perkara ini bisa dikategorikan Ekstra Ordinary Crime dan salah satu king maker-nya sendiri ialah Edi Endi! Dia pelaku utamanya.”Cetus Logam

Apa perlu kita muntahkan semua titipan para bandit di legislatif jaman dia di DPRD ? persoalan hulunya disini, selanjutnya semenjak diterbitkan surat edaran agar tidak mempekerjakan tenaga honorer/TNP atau non PPPK, harusnya pemda menyiapkan kekosongan fungsional yang ada. Ungkap Logam

Langkah antisipatif harus diperagakan agar tidak kekosongan sistem.Namun, Fakta sekarang bahwa sistem belajar mengajar di berbagai sekolah mengalami lumpuh total. Begitu juga di sektor Dinas kesehatan, ada turbulensi disana.

“Semangat kita seharusnya saat ini ialah bagaimana cara membenahinya, lakukan pendekatan yang profesional, instrumen hukum terhadap keterbukaan informasi publik UU no 14 tahun 2008, wajib dilaksanakan dengan maksimal.Tujuannya untuk apa? Supaya publik tau apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, misalnya masa transisi penghapusan tenaga honorer 5 tahun semenjak diterbitnya peraturan. Terhitung dari tahun 2018 berkahir hingga tahun 2023.”Tandas Logam

Dikatakannya,Pasal 99 dalam PP tersebut masih diberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk bekerja, hingga masa transisi selesai. Oleh karenanya usulan terhadap pengangkatan atau memperkerjakan kembali tenaga honorer harus sesuai dengan kebutuhan dan komposisi yang ada di masing-masing SKPD.tapi yang terjadi sekarang proses perekrutannya tidak jelas, Bupati cuci tangan, melemparkan otoritas panitia seleksi kepada pimpinan SKPD.Ketika asas tranparansi dan akuntabel tidak dijalankan, maka nuansa politis dari kebijakan itu tidak terhindarkan.

BACA JUGA:  Gubernur NTT : Paskibraka Harus Punya Karakter Tangguh Dengan Nilai Kejujuran dan Optimisme

“Saya selalu ingatkan Bupati Edi, tolong saudara ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan terbiasa bermanuver. Anda saat ini bukan lagi duduk di kursi legislatif melainkan duduk di kursi eksekutif. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya tetap menjadi platform utama dalam menjalani pemerintahan”. Tutup Logam.

L/P