TIM BWS Nusa Tenggara II Diduga Palsukan Kajian Amdal Waduk Lambo

FeaturedFlores

Nagekeo, SorotNTT.com – Wacana pembangunan waduk Lambo menjadi tranding topic di Nagekeo pasalnya masih ada pro dan kontra dalam menjalankan tahapan kajian.

Masyarakat tiga desa (Labolewa, Rendubutowe dan Ulupulu) yang terkena dampak, disajikan dengan data kajian amdal tidak falid yang diduga dipalsukan oleh tim Balai wilayah sungai nusa tenggara II.

Dalam dokumen kerangka acuan hasil analisis dampak lingkungan hidup luas area dampak genangan 753,07 ha sedangkan yang disosialisasikan pada, Kamis (25/7/2019) di kantor desa labolewa seluas 592 ha.

Bernadinus Gaso ketua FPPWL yang ditemui media menceritaakan lokasi waduk Lambo saat ini adalah lokasi yang sama sudah ditolak forum terdahulu sejak tahun 2000/2002 yang saat itu diketuai oleh almarhum Stanis paso mantan ketua DPRD Nagekeo.

“Saat itu nama waduk mbay tapi sekarang digantikan lagi dengan nama waduk Lambo/Mbay namun tetap pada lokasi yang sama, jangan sampai tetap dipakai menggunakan redesign lama yang sudah di tolak warga? lokasi itu sangat jelas sudah dibatalkan oleh pemerintah pusat dengan alasan dampak negatifnya sangat besar.”

Lebih dari itu ia juga menyayangkan dalam proses dan prosedur pendekatan pembngunan waduk lambo masyarakat salalu disajikan dengan isu dan data-data liar. “Masyarakat disajikan data-data simpang siur yang terkesan berubah ubah, yang diusulkan pemda  saat itu 431,92 ha di dasari melalui surat tanggal (24/6/2015), sedangkan hasil kajian amda dinaikan menjdi 753,07 ha dan lebih fatal lagi yang disosialisasikan 592 ha” dari hasil tersebut ia menilai terkesan proses kajian hanya formalitas.

Lebih lanjut ia mengkritisi kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) yang terkesan hanya menghabiskan dana dengan hasil surfei yang tidak maksimal “dalam hasil kajian Amdal banyak yang rekayasa seperti contoh nama tempat Banyu Asin yang tertera dalam dokumen sedangkan di wilaya lambo, ndora dan rendubutowe tidak terdapat nama itu, jangan-jangan ini dokumen hasil plagiat?”pungkasnya.

Saat ditemui media di kediaman, Senin (29/7/2019) ia menceritakan sambil menunjukan dokumen hasil kajian tim pembebasan lahan yang menurutnya ada indikasi pemalsuan nama-nama pemilik lahan.

“Dalam dokumen pendataan bangunan dan tanaman ada beberapa nama-nama warga yang tidak sesuai nama sebenarnya seperti yang tercantum dalam kartu tanda penduduk dan setelah melakukan kajian hasilnya tidak dipresentasikan oleh tim Larap sendiri” tutupnya.

Laporan : Yanto