TKD Dirumahkan, ketua PKN sebut Bupati Edi, Pembunuh Berdarah Dingin

Labuan Bajo,SorotNTT.Com-Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lorensius Logam, geram dengan kebijakan Bupati Edi, yang mengeluarkan kebijakan melalui surat pemberitahuan kepada seluruh kepala dinas agar tidak mempekerjakan Tenaga kontrak Daerah (TKD) sebelum ada SK pengangkatan baru.

“Seorang pemimpin mengeluarkan kebijakan yang tidak populis sama dengan pembunuh berdarah dingin”,ujar Logam.


Logam menganalisa Bupati Edi, sudah mulai kelabakan mempertanggungjawabkan penggunaan uang hasil pinjaman modal daerah yang akan direalisasikan tahun 2022 ini.

“Kalau ditelaah lebih dalam kemampuan membayar pinjaman daerah kita, saya sangat pesimis. Ini kan keputusan yang sangat nekat sekali dari seorang pemimpin. Bagaimana mungkin, pinjaman yang nilai triliun dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.” Pungkasnya.

Cara hitungannya dari mana? Mestinya harus cash and carry kalau mengelola uang pinjaman, jangan modal spekulasi dan asumsi kampungan.

BACA JUGA:  Ketua PKN Ultimatum Bupati Edi Akan Segel Kantor Bupati jika Berani PHO Proyek Yang Tidak Berkualitas TA 2022

Lanjut ketua PKN Mabar itu,Terus terang saja, Bupati Edi tidak punya modal kreatif dan inovasi membangun daerah ini. Jurus spekulasi terus yang dia peragakan saat ini, konsep yang digagasnya justru membuka ruang persoalan baru kedepannya.

“Sekarang aja, masih ada pekerjaan yang sudah selesai 100% Belum dibayar oleh Pemda. Kalau Persoalan sudah begini, saya pastikan pekerjaan fisik yang menjamur tahun 2021 kemarin tidak ada SPD (Surat Persediaan Dana) yang direkomendasikan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).”ucapnya.

Oleh karena itu,Lorensius Logam menilai pekerjaan fisik tahun 2021 yang belum dibayar, akan menjadi beban hutang lagi tahun 2022.Pengeluaran daerah kita semakin besar jadinya, sementara pendapatan (income) hanya dengan modal spekulasi.

“Saya tidak kaget ketika ada agenda pemberhentian TKD, karena beliau pasti prioritaskan menjaga efisiensi pengeluaran rutin daerah guna menyiapkan skema pengembalian/angsuran pinjaman.”tegasnya.

BACA JUGA:  Tingkatkan Sinergitas, Biro Apim Gelar Rapat Kerja Perencanan dan Kepegawaian Setda

Sementara untuk mendapatkan feedback dari investasi pinjaman modal daerah butuh waktu yang cukup lama. Itu pun kata logam, kalau pemerintah serius mengelola penggunaan uang tersebut, kalau disunat kiri kanan dan atas bawah maka Mabar bangkit dan Mabar mantap yang digaungkan oleh Bupati Edi, sebatas membius saraf publik.

“Buah simalakama Bupati Edi akan terjawab di tahun 2022 ini. Kalau tidak dirubah pola pembangunan infrastruktur kita, maka saya yakin kehancuran sudah dekat,” kata Logam.

Kalau mau jujur, kita masih ada opsi lain untuk efisiensi pengeluaran daerah, dengan cara pangkas semua proyek yang tidak urgent. Kemudian reses DPRD yang tidak beres! Penipu semua mereka yang jual pokok aspirasi masyarakat, padahal orientasinya spekulasi bisnis.

“Saya ajak masyarakat Mabar agar lebih kritis tentang seluruh kebijakan pemerintah. Agar semuanya terang benderang! Suruh Bupati Edi klarifikasi didepan TKD alasan dibalik pemberhentian ini, sertakan data yang valid pengeluaran daerah ini.”tutup ketua PKN Mabar itu.