Warga Baoapana protes AMP CV Lima Satu

Warga Baoapana Protes AMP Karena Cemari Lingkungan

Daerah Flores

LEMBATA, SorotNTT.com – Keberadaan alat Asphalt Mixing Plant (AMP) milik CV Lima Satu yang beroperasi di Desa Baopana, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata diprotes warga. Pasalnya keberadaan alat tersebut berpotensi mencemari lingkungan.

Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Baopana, Tuang Lengari Laurentius kepada SorotNTT.com, Sabtu (1/6/2019).

“Kami menolak keberadaan operasional alat AMP milik CV. Lima Satu karena sangat merugikan masyarakat sekitar. Saat beroperasi, kepulan debu beterbangan ke mana-mana termasuk ke rumah warga, bahkan sampai ke area sekolah,” ungkap Laurentius.

Menurut Laurentius, ini bukti bahwa Pemerintah Daerah Lembata telah lalai karena telah memberi izin operasional alat AMP yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga.

BACA JUGA:  Pengadilan Agama Kelas IB Kembali Teken MOU dengan LBH Surya NTT

“Kami menuntut agar Pemerintah Lembata segera mencabut izin keberadaan operasional alat AMP CV. Lima Satu di lokasi tersebut. Kami juga ingin agar CV. Lima Satu segera memindahkan alatnya dari desa Baopana,” tegasnya.

Menanggapi keberadaan AMP oleh CV Lima Satu di Desa Baopana, Hadakewa, Lembata, aktivis lingkungan, Maria Laurensia Riberu kepada SorotNTT.com, Sabtu (1/6/2019) mengatakan, kegiatan tersebut telah melanggar hak asasi masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang baik dan bersih.

“Hal ini dikarenakan keberadaan AMP yang  sangat dekat dengan pemukiman masyarakat menjadi sumber polusi dan penyakit terutama kepada anak-anak dan balita, serta orang dewasa,” ungkap Riberu.

Lebih lanjut Riberu menjelaskan, menurut Pasal 36 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

BACA JUGA:  Persebata Kontrak Maman Surayaman Jadi Konsultan Teknis

“Namun pertanyaan bermunculan di benak kita, apakah kegiatan ini sudah mengantongi AMDAL karena sangat jelas bahwa di dalam Pasal 37 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak setiap permohonan Izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal!” tegasnya.

Lebih jauh Riberu mengatakan, jika kegiatan ini menggunakan ruang intervensi kebijakan oleh sebuah kekuasaan maka jelas berdampak pada hukum pidana pelanggaran UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 109, “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” (Eman Bataona)