inspektorat-matim

Warga Sangan Kalo Minta ketegasan Inspektorat Matim

Daerah Flores

Borong, SorotNTT.com – Warga Sangan Kalo kembali mempertanyakan hasil pemeriksaan inspektorat terkait proyek yang menggunakan dana desa  di Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Matim, Flores-NTT.

Hal ini disampaikan oleh Thomas Jala, warga RT Raong, Desa Sangan Kalo. Thomas menjelaskan, di Desa Sangan Kalo, baru tahun 2019 ini ada dana desa, lantaran tahun ini  baru ada namanya papan publikasi berkaitan dengan transparansi dana desa. Kalau tahun sebelumnya, kami anggap itu bukan dana desa melainkan uang pribadinya kepala desa.

“Jujur tiga tahun sebelumnya di Desa Sangan Kalo tidak memiliki papan informasi terkait dana desa. Bagaimana kami mau tahu sumber dana itu dari mana, sementara papan informasi desa saja tidak ada,” kata Thomas saat ditemui SorotNTT.com pada, Jumat (30/8/2019) lalu.

Dia menyebutkan, banyak penyelewengan program yang dibuat tidak sesuai dengan hasil musyawarah bersama.  Seperti Deker Wae Rokan, dimana dalam kesepakatan awalnya, ada pembangunan rabat sepanjang 60 meter dari arah deker menuju Kodal. Sementara yang terjadi justru sebaliknya. Rabat yang dibangun hanya 20 meter, itupun dibangun di wilayah Desa Golo Linus.

“Apakah ini tidak ada temuan,” tanya Thomas. Selain itu, lanjut Thomas,  pembangunan tiga unit Posyandu baik di Pinggang, Watu Dopak, dan di Umandawa tidak memiliki papan tender.

“Posyandu di Watu Dopak itu bangun diatas tanah Yayasan Sukma, sementara Posyandu di Umandawa bangun diatas tanah Pemda. Apakah ini tidak bermasalah?”tanya Thomas lagi.

Diakui Thomas, selama tiga tahun berturut-turut, setiap ada item program desa yang mau dikerjakan tidak pernah dipasang Papan Tender.

“Banyak program desa yang dilaksanakan oleh pihak desa, yang justru keluar dari hasil kesepakatan bersama melalui sebuah musyawarah,” bebernya.

Ia juga meragukan kinerja inspektorat selama ini. Dimana setiap kali ada pemeriksaan, kok  tidak ada temuan sama sekali.

Dia menambahkan, begitu juga dengan pembangunan MCK dan pembagian closed yang dilakukan oleh pemerintah desa, yang hingga kini masyarakat belum mengetahui sumber dana itu berasal dari mana.

“Saya berharap inspektorat memperhatikan keluhan ini, sebab yang masyarakat katakan ini fakta, bukan rekayasa. Inspektorat diminta keberpihakan dan ketegasannya, masyarakat uji kebenaran pemeriksaan dengan fakta lapangan melalui jalur hukum nantinya,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua RT Umandawa, Hendrikus Surak, membenarkan terkait pembangunan Posyandu Umandawa yang tidak memiliki papan tender.

“Yang kerja Posyandu Umandawa ini kan suaminya kepala desa. Dari awal pengerjaannya memang tidak pernah kami lihat papan tender dilokasi kegiatan Posyandu,” kata Hendrikus.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua RT Watu, Dopak Sebinus Nera. Menurutnya, pembangunan Posyandu di Watu Dopak juga tidak memiliki papan tender di lokasi kegiatan tersebut. “Kami tidak tahu besarnya pagu anggaran pembangunan tersebut berapa,” katanya.

Dia menambahkan, apalagi Pembangunan Posyandu di Watu Dopak dibangun diatas tanah Yayasan Sukma.

Terpisah dengan Rm. Urbanus Jatang. Pr., sempat menanggapi pembangunan Posyandu Watu Dopak yang dibangun diatas tanah Yayasan Sukma. Ia menjelaskan, sinode ke-3 Keuskupan Ruteng sudah menegaskan, bahwa tidak ada lagi tanah gereja yang diserahkan ke pemerintah atau dihibahkan.

Pastor Urbanus menceritakan, tempo hari, Kades, guru komite bersama tokoh masyarakat datang menemui saya. Dalam pertemuan itu mereka menginginkan untuk mendirikan Posyandu plus PAUD. Namun, saya selaku pastor paroki, tidak punya kewenangan apa-apa soal tanah Sukma. Apalagi yang punya kewenangan tanah ini kan pihak Sukma sendiri.

“Pada saat Kades, guru komite dan tokoh masyarakat yang menemui saya di pastoran waktu itu, saya belum berani memberi sebuah keputusan. Apalagi saya kan hanya perantara,” ujarnya.

Dikatakan Urbanus, dalam perjalanannya,  waktu saya ke keuskupan di Ruteng untuk Koordinasi terkait hal itu, pihak keuskupan tidak berani memberi keputusan, lantaran tanah tersebut ada kaitannya dengan iventarisasi Yayasan Sukma.

“Pada saat saya di Ruteng, tiba-tiba pihak pemerintah desa melakukan aktivitas diatas tanah Yayasan Sukma tersebut. Pada hal dari Yayasan Sukma belum memberikan keputusan apa-apa,” imbuhnya.

Dia menambahkan, meskipun Posyandu sudah dibangun tanpa ada persetujuaan dari Yayasan Sukma, saya pikir tiada masalah tanpa ada jalan keluarnya. Saya juga kaget, atas pertimbangan apa sampai pihak pemerintah desa, cepat-cepat bangun Posyandu tersebut diatas tanah Yayasan Sukma.

“Saya berharap pemerintah desa bisa berkoordinasi dengan pihak Yayasan Sukma, terkait Posyandu yang sudah dibangun tanpa ada persetujuan sebelumnya,” pungkasnya.

Laporan : Ferdinandus Lalong