warga-tolak-waduk-lambo2

Warga Terdampak Waduk Lambo, tetap menolak bangun Waduk di Lowo Se

Daerah Flores

Nagekeo, SorotNTT.com – Masyarakat terdampak (Rendu, Lambo dan Ndora) Waduk Lambo, tak henti-henti terus berjuang dalam penolakan lokasi waduk Lambo yang berlokasi di Lowo Se. Perjuangan penolakan tersebut terlihat saat kesekian kalinya mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk menyalurkan aspirasi dan mendesak DPRD menegur kepada pihak-pihak yang melakukan aktifitas terkait Waduk Lambo di atas tanah mereka untuk dihentikan.

Kunjungan ketiga etnis pada, Selasa (10/9/2019), diterima secara langsung oleh Pimpinan DPRD, sementara, Petrus Du’a yang merupakan anggota DPRD baru terpilih periode 2019-2024. Pada  kesempatan yang sama, Pit Du’a sapaan akrabnya, menyampaikan permohonan maaf atas kehadiran anggota dewan yang berjumlah dua orang saja, namun ia menyampaikan kepada masyarakat, untuk siap mendengar aspirasi masyarakat yang berkunjung saat itu.

“Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya, kepada bapak ibu untuk menyampaikan pendapat, terkait maksud dan tujuan kedatangan kedatangan bapak ibu hari ini,” ujar Pit Du’a.

Bernardinus Gaso, selaku ketua forum penolakan lokasi Waduk Lambo, menyampaikan pernyataan sikap dihadapan DPRD, untuk memerintah Balai Pertanahan Nasional (BPN), menghentikan semua aktivitas di atas tanah masyarakat Adat, yang nota bene tanpa di seijin pemilik lahan.

“Kami yang tergabung dalam forum penolakan lokasi Waduk Lambo, menolak pembangunan Waduk Lambo yang berlokasi di Lowo Se, serta mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dan Badan Pertanahan Nasional, untuk menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rencana pembangunan Waduk Lambo, yang berlokasi di Lowo Se” tegas Gaso.

Sementra, Wilybrodus Bey, yang adalah wakil ketua forum penolakan, mengungkapkan kekecewaanya kepada DPRD Nagekeo, yang tidak menghadirkan Bupati Nagekeo, Asisten I Nagekeo, Balai Wilayah Sungai NTT II, untuk mengklarifikasi terkait pendataan dan pengukuran tanah warga yang saat ini masih menolak.

“Sebelum kami datang, kami sudah menyurati terdahulu untuk meminta DPRD menghadirkan Bupati Nagekeo, Asisten I, BPN Nagekeo, sehingga bisa menjawab dan mengklarifikasi, atas dasar apa sampai dilakukan pendataan  dan pengukuran tanah, sementara masyarakat tidak memintanya,”  ungkap Wily.

“Dalam watu dekat DPRD hadirkan Bupati Nagekeo, Asisten I, BPN Nagekeo, dan Balai Wilayah Sungai NTT II, untuk menjawab dan mengklarifikasi, pernyataan sikap forum penolakan lokasi pembangunan Waduk Lambo, karena hari ini sedang terjadi konflik, yang secara langsung diciptakan oleh seorang Bupati Nagekeo, karena sudah memilih orang-orang tertentu yang seolah-olah punya hak atas tanah mereka,” pungkasnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat, pimpinan DPRD sementara, Pit Du’a, menjanjikan akan menindak lanjuti aspirasi masyarakat terdampak, yang dituangkan melalui pernyataan sikap tertulis untuk didiskusikan bersama Anggota DPRD baru, sehingga bisa menemukan solusi yang baik.

“Sudah kesekian kalinya bapak-mama mendatangi kantor DPRD, bahkan sudah menyurati Bapak Presiden, saya melihat perjuangan yang luar biasa dan patut diapresiasi, substansi dari penolakan Waduk Lambo adalah penolakan lokasi, ada pula masyarakat yang mendukung, oleh karena itu, kami lembaga DPRD Nagekeo akan berusaha untuk memfasilitasi dalam dialog antara masyarakat pro dan kontra, sehingga bisa menemukaan jalan keluar terbaik,” tuturnya.

Menanggapi pernyataan Ketua DPRD sementara Nagekeo, Pit Du’a, perwakilan anggota Aliansi masyarakat adat nusantara, Hermina Mawa yang ditemuai SorotNTT beberapa waktu lalu, mengapresiasi ide brilian pimpinan Anggota DPRD, semoga dalam waktu dekat dilakukan dialog bersama untuk melahirkan solusi yang bijak.

Laporan : Tim