Yosep Ode: Marak Kuari Ilegal di Matim

Daerah

Borong, SorotNTT.com- Anggota DPRD Kabuapten Manggarai Timur (Matim), Yosep Ode sekaligus Anggota Kelompok CEU menyoroti tambang ilegal galian C yang semakin marak beroperasi tanpa memiliki izin resmi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur.

Menurut Yosep Ode, aktivitas tambang yang sudah mengantongi izin di Manggarai Timur khususnya di kampung Bondo hanya dua (2) kelompok yakni Kelompok Watu Tahang dan Kelompok CEU. Selebihnya belum mengantongi izin dari Dinas ESDM Provinsi NTT.

“Hanya kelompok Watu Tahang dan Kelompok Ceu yang memiliki izin resmi dari Dinas ESDM Provonsi NTT. Yang lain masih ilegal,” kata Yosep saat ditemui media ini di kediamannya, Rabu, (7/04/2021).

Lebih lanjut, kata dia, akibat maraknya kuari ilegal, kelompok pertambangan yang sudah memiliki izin merasa rugi, karena terjadi perselisihan harga. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait .

“Kami yang mengantongi izin ini menjual sesuai harga standar. Tetapi, mereka (red. kuari) yang ilegal justeru menjual di bawah standar. Ini sangat meresahkan kami,” ucapnya.

Anehnya lagi, lanjut Yosep, dalam proyek pekerjaan fisik tahun anggaran 2020, Pemda Matim tidak pernah mengambil material di kuari yang sudah mengantongi izin. Pemda Matim lebih memilih mengambil material di kuari ilegal, dengan harga di bawah standar yang telah diatur. Artinya, selain mendapat keuntungan dari harga yang rendah itu, semua proyek fisik Pemda Matim di tahun 2020 berstatus ilegal.

“Semua proyek fisik Pemda Matim di tahun 2020 ilegal, karena tidak mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan. Apabila kami menemukan dalam dokumen tender tercantum kelompok kuari yang memiliki izin ,kami akan proses,” tegasnya.

Kata dia, jika kuari ilegal dibiarkan untuk beroperasi, maka Pemda Matim dan Pemprov NTT sangat dirugikan. Alasannya, pengusaha kuari ilegal tersebut tidak membayar pajak. Karena itu, Ia meminta Pemprov NTT segera menertibkan kuari ilegal yang berkeliaran di Matim.

“Kami meminta Dinas ESDM Provinsi NTT untuk segera mengurus perizinan kuari yang masih ilegal, sehingga daerah juga nantinya mendapatkan kontribusi dari sektor pajaknya,” terangnya.

Selama ini, pajak royalti pertambangan galian C, dibebankan kepada dua kelompok kuari yang legal. Sementara kuari galian C yang lain di Desa Watu Mori tidak dikenai pajak, walaupun terhitung cukup banyak.

“Mengapa harus dibebankan kepada kami saja? Padahal banyak kelompak tambang yang masih beroperasi,” ujarnya.

Terkait hal ini, Yosep menyayangkan lemahnya kinerja pengawasan dari Dinas ESDM dan pihak penegak hukum terhadap pelaku tambang ilegal yang masih beroperasi bebas di Matim.

“Lantas bagaimana sebenarnya sistem regulasi UU Minerba? Ada apa ini? Apakah Undang-Undang Minerba ini abal-abal saja?” tanya Yosep.

Laporan : Dodi Hendra
Editor: Pepy Dain