MANGGARAI, SorotNT.Com-Peran anggota legislatif di Kabupaten Manggarai selama ini sangat lemah. Anggota DPRD, seperti sedang menjadi jongos Bupati. Hal itu disampaikan Praktisi hukum Siprianus Edi Hardum kepada Media SorotNTT.Com(27/3/2021).
“Kita harus jujur akui, anggota DPRD kita kurang maksimal dalam melakukan fungsi kontrol, mereka kehilangan peran mewakili suara rakyat di lembaga itu,” ungkap Edi Hardum.
Anggota DPRD Manggarai diminta benar-benar menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif.
Pengacara dari Kantor Hukum Edi Hardum and Patners itu mengkritisi peran pengawasan DPRD atas kebijakan bupati dan wakil bupati Manggarai soal pengangkatan sejumlah Tenaga Harian Lepas (THL) selama dua tahun belanja.
Apalagi pengangkatan tersebut sudah mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana. Kepala BKN menyebut pengangkatan THL di Manggarai tidak taat hukum alias Ilegal.
Edi Hardum menjelaskan, pelarangan perekrutan tenaga honorer, diatur dengan jelas dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Sementara ketentuan penghapusan tenaga honorer termasuk dalam Pasal 96 PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).