BPK RI telah melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menyerahkan LHP BPK RI kepada pemerintah Provinsi NTT setelah melakukan pemeriksaan. BPK RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk kerjasama dan upaya perbaikan yang dilakukan dengan pemerintah NTT bersama BPK RI Perwakilan NTT.
Dikatakan, pemeriksaan ini bertujuan memberi opini tentang kewajaran penyajian Laporan Keuangan 2020 dengan memperhatikan kesesuaian serta efektivitas sistem pengendalian keuangan daerah yang transparan dan akuntabel agar dapat mewujudkan provinsi NTT yang semakin maju, makmur dan sejahtera.
Ketua DPRD Provinsi NTT dalam sambutannya menyampaikan Prestasi WTP ini diperoleh tidak telepas dari Kerja Keras dan Kerja Bersama Pemerintah Daerah dengan seluruh jajaran walaupun masih ada catatan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT meski dalam suasana pandemi Covid 19 yang mengharuskan Pemerintah daerah melakukan perubahan anggaran.
Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD akan terus mengingatkan dan mengawasi agar apa yang telah dicapai dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang dan akan menjadi motivasi dan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT untuk memperoleh Opini WTP dan senantiasa menggunakan keuangan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat “Tentunya Opini WTP ini akan terus mendorong Pemerintah daerah dan kita semua untuk bekerja keras memperbaiki dan menyelesaikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah” ujar Emilia Nomleni.