Ruteng, sorotNTT. com-Pilkada 2020 sudah dekat, sebagai orang tua Uskup Ruteng, selalu memberi himbauan dan ajakan untuk para pastor yang bertugas diwilayah keuskupanya.
“Imbauan dan ajakan akan terus dilakukan agar para pastor, biarawan dan biarawati tidak terlibat dalam politik praktis oleh Mgr. Sipri Hormat, Pr.
Mgr. Sipri Hormat, Pr., mengatakan, pada prinsipnya, para pastor, biarawan dan biarawati tidak boleh terlibat dalam politik praktis dalam setiap kontestasi politik.
Uskup dipastikan akan memperhatikan gelagat kaum klerus dalam Pilkada Manggarai dan Mabar. Kalau ada yang terbukti terlibat dalam politik praktis, maka sebagai orang tua, Uskup akan memanggil dan menjewer telinganya.
“Saya akan panggil kalau ada yang diinformasikan terlibat politik praktis. Kalau terbukti, saya jewer telinganya. Hal itu harus saya lakukan sebagai orang tua kalau anak-anak melakukan hal yang tidak baik dalam Pilkada.
Gereja melarang para klerus untuk berpolitik praktis,” ujar Uskup Dioses Ruteng, Mgr. Sipri Hormat, Pr., kepada wartawan di Istana Keuskupan Ruteng, Jumat (13/3/2020) .
Menurutnya, semua tahu prinsip Gereja dalam berpolitik. Para klerus harus berdiri di atas semua. Kalau bekerja dan mendukung pasangan tertentu, maka hal itu masuk dalam ranah politik praktis. Gereja melarang pastor untuk terlibat dalam politik praktis.
“Peran Gereja dan kaum klerus dalam politik adalah mencerahkan dengan mengedepankan nilai-nilai dan etika politik. Nilai-nilai itu penting sekali dibangun dalam diri umat sehingga menggunakan hak politiknya secara baik, benar, bebas dan tidak dilatari iming-iming tertentu,” katanya.
Kaum klerus, lanjut Uskup Sipri, harus berdiri di atas semua. Dengan itu, tatanan etika klerus dan aturan Gereja tidak dilanggar. Dirinya akan memperhatikan secara serius fenomena dalam kontestasi politik agar kaum klerus tidak berpolitik praktis.
“Imbauan dan ajakan akan terus dilakukan agar para pastor, biarawan dan biarawati tidak terlibat dalam politik praktis,” katanya.
Sebelumnya, seorang tokoh umat, Geradus Dama, mengatakan, kaum klerus mesti menempatkan dirinya dalam posisi netral mengingat posisinya dalam gereja, yakni harus melayani semua umat.
Masalah politik tidak bisa dibawa ke dalam gereja kecuali untuk mencerahkan umat. Kalau pastor berpolitik praktis, maka risikonya ada keberpihakan pada kandidat tertentu.
“Pastor tidak boleh terlibat politik dalam Pilkada. Risikonya terlalu besar untuk umat yang dilayaninya,”katanya.
Sumber:Flores pos
