Persentase penuruan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), tahun 2019, 7,3%; tahun 2021, 5,91%; tahun 2022, 5,32%; tahun 2023 harus mencapai 4,79%; dan tahun 2024, 4,31%. Persentase Penuruan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) harus bergerak dari 0,95% menjadi kurang dari 0,95%.
Kedua, masalah infrastruktur seperti kondisi jalan yang rusak masih dominan Kondisi Geografis Wilayah (Jenis Tanah,Topografi, curah hujan), terbatasanya Kewenangan Pengelolaan Transportasi Udara, Kondisi jembatan yang rusak masih ada di beberapa titik lokasi, Moda Transportasi yang terbatas dan belum terintegrasi, Wilayah Yang Luas dan Sebaran Penduduk Yang Tidak Merata, Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Rendahnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana, Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi, Keterbatasan Anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Jumlah Daerah Irigasi, Alokasi anggaran untuk sektor irigasi masih terbatas, Belum optimal pengawas kwalitas dan kwantitas pelaksanaan pengembangan irigasi, Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, Penguatan Kearifan lokal dan partisipasi masyarakat sangat kurang.