Kupang, SorotNTT.Com-Pertumbuhan ekonomi NTT harus dapat menjadi kesatuan perencanaan dengan sertifikat kepemilikan lahan. Maka pembangunan di NTT tergantung juga pada kebijakan-kebijakan percepatan sertifikat kepemilikan lahan”. Demikian diungkapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat didampingi Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi dalam Diskusi Publik Bersama Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria secara virtual pada selasa (14/9).
“Desain pembangunan melalui sertifikasi kepemilikan lahan harus terus dikerjakan. Kehadiran BPN di NTT adalah lembaga yang mendorong untuk bagaimana provinsi ini berkembang menjadi provinsi yang baik melalui pelayanan percepatan kepemilikan tanah atau lahan,” ujarnya.
“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan respect setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kanwil BPN NTT yang selama ini menjalankan tugas dengan sangat luar biasa dan juga sudah pro aktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat,” ungka Gubernur.
“Kita ingin dorong terus agar agar BPN membuat program-program agar para petani di desa-desa mereka mempunyai sertifikat pada tanahnya sendiri. Sehingga bisa menjadi jaminan saat melakukan pinjama kredit pada bank. Ini agar apa yang saat ini lembaga perbankan takutkan untuk memberikan kredit pertanian karena high risk itu dapat menjadi kepastian jaminan dari sertifikat lahan yang dimiliki para petani,” jelas Gubernur.