Kalau benar nama kami dicoret karena aturan, tunjukkan aturan tersebut, jangan asal berbuat sesuka hati, karena ini uang negara, tegas Ketop.
Kami terus menyuarakan suara kami untuk menuntut hak kami ini, aparat desa ini pada lari dari tanggung jawab, bahkan saling lempar kesalahan, ini sangat fatal, tuturnya.
Warga yang lain Kanisius Jehatu juga berpendapat, sumber konflik itu adalah pendataan yang tidak jelas, aparat tidak tegas dan cendrung utamakan keluarganya.
Data sangat jelas, mereka seenaknya memasukkan nama warga, dari yang kemarin terima BLT dari Kabupaten sekarang Warga tersebut terima BLT dari DD.
Kasmir Kadung juga menyampaikan kekesalanya, kami ini dikorbankan, prilaku aparat desa ini sangat mengandung unsur nepotisme, mereka merasa diri benar.
Padahal kalau mau jujur mereka tidak profesional menjalankan tugas, sampai-sampai aturan mereka bisa abaikan begini.
Kami tahun lalu terima BLT, sekarang nama kami dicoret, tanpa alasan yang jelas, ini maksudnya apa?
Ada motifasi terselubung dari yang mendata untuk menggolkan keluarga atau kroninya, mereka lupa ini uang negara dan masyarakat punya hak bersuara.