Pasca kemerdekaan muncul Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) tahun 1950. Organisasi ini merupakan sayap partai PKI dengan visi dan misi memberikan hak-hak yang setara kepada perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Banyak segi yang disasar oleh organisasi ini, mengingat perempuan yang menyebar di beberapa bidang diperlakukan dengan tidak setara kala itu. Misalnya, bidang pertanian, pabrik, perkebunan, koperasi dan badan-badan lainnya. Sayang organisasi ini diterpa “isu tidak sedap” sehingga hilang bersama dilarangnya PKI. Pada 1955 juga muncul organisasi peremuan yang lebih banyak dikelola oleh partai politik. Di antaranya, Balai Balai Perempuan, Surau Perempuan, dan Perwari (persatuan wanita republik Indonesia).
Selama orde baru dan reformasi, gerakan kesetaraan gender berkembang pesat. Ditambah gagasan-gagasan feminisme Barat yang juga memperjuangkan kesetaraan gender masuk ke lembaga-lembaga ornop. Perjuangan kesetaraan perempuan merambah lembaga formal maupun nonformal. Lembaga formal ada Dhama Wanita dan PKK, sementara yang non formal dikoordinir oleh organisasi-organisasi sosial semacam Muslamat Nahdlatul Ulama (NU) dan Aisyiah Muhammadiyah. Organisasi mahasiswa tak kalah saing membangun sayap gerakan perempuan, seperti Kohati di HMI dan Kopri di PMII.