Bagi KPK, pembangunan Smartcity tentu saja merupakan upaya yang harus dikawal dengan baik.
“Ini adalah inisiatif yang sangat baik, dari Bupati Manggarai Barat dan Jajarannya. Program digitalisasi dapat mencegah hilangnya penerimaan daerah akibat tidak adanya sistem pencatatan yang baik. Dengan sistem ini, akuntabilitas dan transparansi yang menjadi semangat tata kelola pemerintahan yang baik, bisa segera diwujudkan” sambut Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria.
“Kami menjadikan Manggarai Barat sebagai pilot project Smartcity, sebab kita butuh cerita baik dari timur. Kedepannya, sistem ini akan dikembangkan untuk memonitor penguasaan aset daerah dan penerimaan pajak, bahkan untuk mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan ASN di Manggarai Barat,” jelas Dian.
Namun program digitalisasi ini, tidaklah bisa dijalankan jika dukungan dari infrastruktur telekomunikasi dan akses internet tidak memadai.
“Saat ini sinyal telekomunikasi dan akses internet belum menjangkau semua wilayah di Manggarai Barat. Kondisi jaringan yang tersedia dari BTS BAKTI, baru sebesar 8 mbps dengan batas maksimum pengguna hanya sekitar 200 orang. Belum lagi jangkauan area jaringan 4G baru pada jarak 1 Km, dan pada beberapa titik, BTS Bakti justru menghalangi sinyal yang sebelumnya sudah ada. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat di beberapa tempat,” ujar Kepala Dinas Kominfo Manggarai Barat Paulus Setahu.