“Dalam waktu dekat saya akan koordinasikan bersama penjabat Walikota Kupang dan para Bupati se-NTT, terkait dengan mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah, mengingat para tenaga kerja ini juga masih sangat dibutuhkan. Jadi nanti diupayakan untuk memperpanjang masa kerja para tenaga kontrak atau honorer di setiap daerah, sehingga proses penyelenggaraan pemilu termasuk proses pengawasan tidak berhenti di tengah jalan, karena bagaimanapun para tenaga kontrak di setiap daerah ini juga sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi kinerja dari KPU dan juga Bawaslu di seluruh Nusa Tenggara Timur”, jelas VBL.
“Terkait dengan berbagai tahapan, teman-teman dari KPU sudah menyampaikan banyak hal, khususnya sampai pada hari ini terkait dengan tahapan pemuktahiran data pemilih, wilayah alokasi kursi dan tahapan pencalonan DPD, dan juga pelantikan PKD. Saat ini juga kami fokus kepada pengawasan partisipasi dengan melibatkan stakeholder dengan cara melakukan edukasi pengawasan pemilu. Kalau ada pelanggaran yang terjadi bisa langsung dilaporkan kepada Bawaslu. Selain itu kami juga melakukan edukasi kepada pemilih pemula dan juga kaum disabilitas”, jelas Ketua Bawaslu Nonato Da Purificacao Sarmento.