“Yang bisa kita pakai, kita makan, kita nikmati. Itu yang tidak ada. Salah satu pemainnya adalah birokrasi yang harus mengubah potensi ini menjadi real; dari yang tertimbun di dalam tanah menjadi naik ke atas. Dari tanah kosong menjadi ada jagung di atasnya, ada sapi di atasnya. Itu yang kita realisasikan.
Untuk itu kita perlu data atau informasi karena ini adalah hal yang besar, luas, kompleks. Ini adalah urusan satu provinsi. Di sinilah peranan kita semua,” tutur Prof. Kameo.
Selalu Ada Gap di Masyarakat
Di tempat yang sama, Staf Khusus Gubernur DR. David B.W. Pandie, MS mengatakan, pemerintah sebagai agent of development harus menyampaikan berbagai program yang dikerjakan agar rakyat dapat mengetahuinya.
“Dalam konteks demokrasi, rakyat berhak tahu program-program yang dikerjakan oleh pemerintah. Banyak espektasi masyarakat yang tinggi tetapi selalu ada gap atau kesenjangan di masyarakat,” tandas David Pandie.
Staf pengajar Undana Kupang ini lebih lanjut menuturkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan belum maximal. Karena itu, kata dia, perlu perbaikan kinerja pemerintah. “Belum semua memiliki kemampuan terandalkan dalam perencanaan,” tandasnya.