Penjabat Gubernur juga berpesan kepada Inspektur Provinsi NTT dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah NTT untuk berkoordinasi erat dengan BPKP, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program & kegiatan, demi pelaksanaan keuangan negara/daerah yang semakin akuntabel.
Diakhir sambutan beliau juga dilakukan Kick Off Pelaksanaan Evran : Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023 dengan fokus evaluasi sektor pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan pariwisata.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengungkapkan pentingnya membangun kerja sama dan sinergitas antar lembaga.
“Kerja sama perlu dibangun dengan instansi vertikal, Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian/Kejaksaan. Selain itu, dilakukan juga dengan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD); bahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” kata Sally.
Ia menambahkan, Kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini, tentu akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.