“Jadi percuma kita capek-capek pemilu menghasilkan anggota DPR dengan kualitas seperti itu disebabkan oleh sistem proporsional yang terbuka itu. Karena itu kami ingin ini dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.
Dirinya pun berharap MK mengabulkan permohonan PBB sebagai pihak terkait dalam gugatan tersebut.
“PBB yakin kami punya legal standing mengajukan sebagai pemohon pihak terkait karena PBB tidak ikut terlibat menyusun Undang-uUndang Nomor 7 tahun 2017 itu. Dan PBB sudah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Jadi punya kepentingan langsung terhadap pasal-pasal yang diuji di MK ini,” paparnya.
“Dan kita berharap majelis akan menetapkan kami sebagai pihak terkait dan tentu status kami sama dengan pemohon juga menghadirkan ahli, menyampaikan keterangan dan sebagainya,” pungkas Yusril.
Isu proporsional tertutup/terbuka menyeruak sejak sistem pemilu proporsional terbuka sedang digugat ke MK. Pemohon adalah:
1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi (anggota Partai NasDem)
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)