Pertama, kebijakan mendirikan sekolah oleh pemerintah daerah mesti berbasis analisis strategic menyangkut isu peluang keberlanjutan sekolah, sekolah pendukung jenjang sebelumnya, jarak geografis dengan keberadaan sekolah yang sejenjang, daya dukung masyarakat dari sisi sosio-ekonomi dan budayanya, aksesibilitas kebutuhan dasar, seperti jalan, listrik dan air, termasuk juga isu pemerataan dan keadilan pembangunan.
“Membangun sekolah tidak boleh asal-asalan dan sebaiknya menghindari konflik kepentingan sekelompok orang saja atau kepentingan politik. Kebijakan politik pendidikan baik nasional maupun daerah mesti berdampak pada hal yang positif, bukan malah membuat masyarakat merasa terbebani alias tidak merdeka.”
Kedua, meminta dinas pendidikan Kabupaten Manggarai untuk mengintervensi dan perlu membuat perlakuan khusus untuk SMPN 9 Reok. Proses pendidikan tentu harus tetap berjalan, meskipun jumlah siswa minim. Intervensi yang dilakukan terutama untuk tetap menjaga kondusivitas sekolah dan tetap menjaga keberlanjutan input, proses, output/outcome-nya.