Menggugat Aturan Yayasan SUKMA Terkait SK Pengangkatan Kepsek

Ruteng, Sorotntt.com -Yayasan Sukma Pusat Keuskupan Ruteng, telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 76/331.7/SKM/XII/2029, tertanggal 14 Desember 2019.

Namun sampai saat ini pelaksanaan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh yayasan Sukma Ruteng tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan.

Bahkan diabaikan oleh pemerintah di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun beberapa point penting yang tertuang dalam surat edaran tersebut yang salinanya diterima media ini yaitu sebagai berikut :

1). Yayasan SUKMA adalah badan hukum penyelenggara pendidikan swasta katolik di Keuskupan Ruteng. SDK adalah sekolah swasta katolik milik Keuskupan Ruteng yang bernaung dibawah Yayasan SUKMA Pusat Keuskupan Ruteng.

2). Yayasan SUKMA memilik kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala  sekolah pada sekolah miliknya ((Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 10).

BACA JUGA:  Hasil Swab 77 Warganya Negatif, Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Aktifkan Kembali Sekolah Dan Kegiatan Keagamaan Inti

3). Kepala Sekolah yang tidak memiliki SK dari yayasan SUKMA segera menghadap ketua Yayasan SUKMA untuk mendapatkan SK yayasan.

4). Kepala Sekolah SDK yang tidak memiliki SK yayasan adalah tidak sah secara hukum (akan bermasalah secara hukum bila menandatangani Ijazah dan mengelola dana BOS).

5). Yayasan berwenang memungut biaya pendidikan dari Siswa/orang tua siswa (Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 pasal 9 ayat 2 dan PP RI Nomor 48 tahun 2008 pasal 3).

6). Komite sekolah hanya berhak menerima sumbangan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Pungutan dari siswa/orang tua siswa yang dilakukan oleh komite sekolah tergolong pungli ( Permendikbud No. 75 tahun 2016).

BACA JUGA:  Andre Kornasen Terpilih Sebagai Ketua AJO Manggarai Timur

7). Kecasuk/Pastor paroki yang bertindak atas nama ketua Yayasan SUKMA Pusat Keuskupan Ruteng untuk menandatangani keputusan biaya pendidikan di SDK.

8). Sekolah-sekolah yang melakukan pungutan tanpa persetujuan dari Yayasan SUKMA Pusat akan di proses secar hukum.

Diketahui bahwa surat edaran tersebut di buat dan disampaikan kepada Para Kepala SDK Yayasan SUKMA untuk diperhatikan dan dilaksanakan serta telah disampaikan kepada Pembina Yayasan SUKMA Puspas Keuskupan Ruteng, Bupati Manggarai di Ruteng, Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo, Bupati Manggarai Timur di Borong.

Pantauan media ini pengangkatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di tiga Kabupaten tersebut belum mengacu kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Yayasan Sukma Ruteng ini, sehingga menimbulkan berbagai polemik yang terjadi.

BACA JUGA:  Hendak Menjemput Keluarga, Pria di Maumere Tewas Terjatuh Dari Kapal KM Dharma Rucitra

Pihak media ini masih berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada pihak yayasan Sukma Ruteng.