Pertemuan tokoh Manggarai Raya bersama Pemkab Matim terkait perbatasan

Sejumlah Tokoh Mendatangi Bupati Matim Terkait Perbatasan Matim-Ngada

Daerah Flores

BORONG, SorotNTT.com – Sejumlah tokoh Manggarai kembali mendatangi kantor Bupati Manggarai Timur (Matim). Kedatangan sejumlah tokoh Manggarai tersebut guna menggelar pertemuan singkat antara Pemkab Matim dengan beberapa tokoh Manggarai Raya yang diwakili oleh Christian Rotok, David Sutarto, dan Sensi Gatas, serta beberapa tokoh lain yang berlangsung di ruangan kerja Bupati Matim, Andreas Agas, Senin (20/5/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Agas mempresentasikan hasil kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Bupati Matim, Bupati Ngada, dan Gubernur NTT, melalui peta wilayah yang ditawarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kupang belum lama ini.

Agas menuturkan bahwa sebelumnya Pemkab Matim sudah melakukan presentasi dokumen-dokumen terkait perbatasan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Setelah itu pihak Kemendagri datang untuk survei dan melakukan pemetaan tanpa sepengetahuan dua kabupaten, yakni Ngada dan Manggarai Timur.

“Pada waktu mereka (Mendagri) melakukan survei di bawah, klaim Ngada di wilayah Buntal, terutama di utara itu yang paling banyak sekitar 20 km dari batas yang sesungguhnya. Terus kita mengacu pada dokumen yang kita usulkan, karena perintah UU pada pemekaran kabupaten waktu itu, batas ditetapkan enam tahun setelah pemekaran. Keputusan ini kan nanti diperkuat dengan putusan terakhir dari Mendagri,” jelas Agas.

Dalam kesempatan tersebut, Rotok menyampaikan keberatannya terkait penentuan batas wilayah yang sudah disahkan Gubernur NTT beberapa waktu lalu.

“Saya minta maaf, Pa Bupati. Ini yang saya tidak setuju tentang sikap seperti ini. Kalau sikap ini diambil maka Kampung Larantuka, Kampung Bajawa yang ada di Ruteng harus ber-KTP Ngada kalau menganut cara berpikir ini. Orang Ngada boleh tinggal di Manggarai, tapi bukan ambil wilayahnya. Itu kan prinsip kita dari dulu,” tandas Rotok.

Mantan Bupati Manggarai dua periode ini juga menambahkan, “berawal dari situ, dulu kan kita mekar ini wilayah, supaya ada pendekatan pelayanan ke situ dan mereka memang lebih dekat ke Ngada. Ini pertimbangan kita mekar dulu, bukan lalu ambil dengan wilayahnya. Kita tidak pernah melarang orang Bajawa punya tanah di Manggarai Timur, (karena) itu tunduk pada hukum agraria. Kalau yang ini (perbatasan), tunduk pada hukum administrasi negara,” tegas Rotok.

Rotok lalu mempertanyakan tentang keabsahan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur Ben Mboi pada tahun 1973 dan SK Gubernur VBL yang dikeluarkan beberapa saat lalu.

“Bagaimana tanda tangan gubernur sekarang dan tanda tangan bupati sekarang sah, sedangkan tanda tangan Bupati Bota, Lega dan Gubernur Ben Mboi pada kesepakatan 1973 itu tidak sah? Itu kan menjadi pertanyaan besar kita. Sehingga kita perlu satu dan satu bahasa dulu. Kita tidak pernah larang orang Ngada tinggal di situ, tapi lu (kamu) tunduk pada hukum administrasi negara yang ada di Manggarai Timur,” pungkas Rotok.

Sementara itu, tokoh Manggarai lainnya, David Sutarto mengingatkan tentang warisan sejarah kesepakatan Aimere pada tahun 1973 tentang tapal batas Manggarai dan Ngada.

“Selama ini kita mempertahankan warisan sejarah kesepakatan Aimere pada tahun 1973 yang ditandatangani Pa Lega sebagai Bupati Manggarai, Pa Bota sebagai Bupati Ngada, dan Ben Mboi sebagai Gubernur NTT kala itu. Dengan penandatanganan yang baru saja dilakukan oleh Pa Bupati dengan Gubernur, itu mau memberitahukan kepada kita bahwa ternyata sejarah yang kita pegang teguh ini salah. Sejarah yang kita pegang teguh selama ini tidak benar, dan yang mengatakan tidak benarnya itu adalah pihak Ngada dan kita akui. Kita tidak terima. Ini membawa dampak berkurangnya wilayah administrasi pemerintahan Manggarai Timur dan Manggarai pada umumnya. Apapun itu kita tetap mengacu pada sejarah dan kesepakatan tahun 1973 dan kita tetap perjuangkan itu,” tutup David.

Laporan: Ferdinandus Lalong