Kupang, SorotNTT.Com- Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menerima kunjungan kerja dari Komite I DPD RI di Ruang Rapat Gubernur, Senin (28/3).
Dipimpin Senator asal Papua, Filep Wamafma, 11 orang anggota DPD melakukan dialog dengan Pemerintah Provinsi, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Kalangan Akademisi Perguruan Tinggi terkait Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Menurut Gubernur VBL, NTT sebagai daerah perbatasan memiliki kekhususan tertentu. Tidak ada di dunia, pulau kecil seperti Pulau Timor dengan dua negara berbeda.
“Kalau hal ini dikelola dengan baik maka akan membawa lompatan yang besar bagi NTT. Tantangan kita selanjutnya adalah bahwa rumusan batas darat kita sebagian besar sudah baik, sementara itu batas laut antara kita dengan Timor Leste dan juga Australia masih belum beres dan jelas. Perlu ada kesepakatan tiga negara untuk bahas ini,” jelas Gubernur Viktor.
Lebih lanjut Gubernur mengungkapkan, batas negara khususnya dengan Timor Leste hanya terkait batas politik dan kedaulatan, bukan batas budaya, sosial, ekonomi. Karena itu yang perlu dibangun bukan hanya aspek politiknya tapi juga sosial budaya, ekonomi dan perdagangannya.