“Sementara Pengadilan Tinggi Kupang pada 20 Maret 2024, kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama”, ujarnya.
Diterangkan, berdasarkan Pasal 482 Ayat (5) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa Putusan Tinggi merupakan putusan akhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
“Terhadap pidana denda, terpidana inisial DD telah membayar pidana denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan sehingga terpidana tidak perlu menjalani pidana pengganti dan tinggal menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng Ruteng”, tutupnya. (*