Selanjutnya, BPN Mabar membantah terkait informasi yang beredar bahwa ada sertifikasi yang diterbitkan di lokasi yang sedang bersengketa itu.
“Terkait informasi yang beredar bahwa BPN Mabar telah menerbitkan Sertifikasi di Lokasi yang sedang bersengketa itu tidak benar, ” jelas Kepala BPN Mabar itu.
Berdasarkan data yang ada kata Budi, ada dua alas hak artinya masih bersengketa.
“Ini perlu dibuktikan, sebenarnya siapa yang berhak untuk menduduki obyek tersebut. Karena logikanya satu bidang tanah seharusnya satu alasan hak, tapi faktanya ada dua alas hak,” Bebernya.
Setelah nanti siapa yang berhak atas obyek itu, baik melalui musyawarah mufakat maupun proses di pengadilan baru bisa diterbitkan sertifikat atas tanah itu oleh Pihak BPN Manggarai Barat, tutup Budi Hartanto.
Penulis : Pedi Paty