Bupati Hery: Saya prihatin dengan Nasib Isteri Para Tersangka Kasus Golo Mori Asal Manggarai

Daerah

Ruteng, SorotNTT.Com – Saya prihatin dengan nasib istri dan keluarga dari para tersangka kasus golo mori di labuan bajo, demikian disampaikan Bupati Manggarai kepada awak media (29/9/2021).

Video yang beredar tentang isteri para tersangka kasus Golo Mori yang menangis di Labuan Bajo, ibukota Manggarai Barat, membuat Bupati Manggarai, Hery Nabit, prihatin.

Untuk itu, Bupati Manggarai, Hery Nabit minta kepada Wakil Bupati, Heri Ngabut segera menemui bupati Manggarai Barat, Edy Endi di Labuan Bajo, untuk membicarakan bagaimana yang terbaik, terkait nasib isteri para tersangka tersebut yang merupakan warga Manggarai.

Namun, menurut Bupati Hery, dirinya dan Wabup Heri Ngabut tidak akan menyentuh persoalan hukum yang sedang dihadapi para suami mereka.

Keprihatinan Bupati Hery tersebut beralasan karena warganya yaitu isteri para tersangka yang masih meringkuk di tahanan Polres Manggarai Barat, menangis dan berlutut di hadapan pimpinan DPRD Manggara Barat dan sejumlah pejabat lainnya.

Seperti yang terekam dalam beberapa video yang beredar, nampak sejumlah ibu menangis histeris dan berlutut di kaki para pejabat di Manggarai Barat, diantaranya di kaki pimpinan DPRD Manggarai Barat.

BACA JUGA:  Pemerintah Daerah Diminta Siapkan lahan untuk relokasi korban bencana alam

Dari rekaman beberapa video tersebut, mereka menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Labuan Bajo untuk mencari keadilan karena para suami mereka yang ditahan hanyalah buruh tani dan pekerja harian.

Mereka mengatakan, suami mereka telah ditahan sudah lebih dari tiga bulan dan menelantarkan keluarga mereka.

Wabup Heri Segera ke Labuan Bajo

Menurut Bupati Hery, apa yang dialami oleh para isteri tersangka kasus Golo Mori yang merupakan warga Manggarai, Pemkab Manggarai tidak akan menutup mata.

“Selaku Bupati Manggarai, saya nyatakan sangat prihatin dan tidak akan menutup mata dengan apa yang sedang terjadi,” kata Bupati Hery.

“Kita tidak tau permasalahan (hukum) apa yang terjadi di Manggarai Barat, tetapi Pemkab Manggarai tidak akan lepas tangan terkait kejadian para ibu tersebut. Karena maka dari itu kita akan dampingi,” ungkap Bupati Hery.

Bupati Hery juga menegaskan, kalau terkait masalah hukum, itu menjadi kewenangan penegak hukum di Manggarai Barat.

BACA JUGA:  SPBU Poco Ranaka Diresmikan Pertamina

“Kita tidak ikut campur dalam masalah hukum, tapi kita mengurusi persoalan kemanusiaan sebagai wujud solidaritas dan tanggung jawab. Untuk itu, Wakil Bupati (Heri Ngabut, Red) besok akan ke Labuan Bajo untuk melihat dan bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat guna mengambil langkah, penanganannya seperti apa terhadap isteri para tersangka yang sedang berada di Labuan Bajo,” katanya.

Bupati Hery juga menyatakan, agar kejadian ini menjadi bahan pelajaran dan refleksi bagi masyarakat Manggarai untuk jangan terulang lagi.

Seperti yang diberitakan media ini pada edisi 3 September lalu, sebanyak 21 orang diamankan personil Kepolisian Resor Manggarai Barat (Mabar) di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Jumat (2/7/2021) lalu.

21 orang tersebut sudah ditetapkan jadi tersangka karena dianggap meresakan warga setempat karena dianggap sebagai massa bayaran.

Mereka hendak menggarap lahan di dusun Nggoer, khususnya lingko Rase Koe, yang masih dalam sengketa antara warga di sana.

Sebanyak 18 orang merupakan kabupaten Manggarai dengan rincian, 13 orang berasal dari Kampung Popo, Desa Popo, Kecamatan Satar Mese Utara. Sedangkan 5 orang lainnya berasal dari Kampung Dimpong, Desa Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai.

BACA JUGA:  Terkait Tuduhan Santet di Ruis, Polsek Reok Didesak Segera Tahan Para Pelaku

Perkembangan kasus tersebut kian menarik perhatian karena pihak Polres Manggarai Barat menyatakan, penangkapan terhadap 18 orang ditambah tiga orang yang dinyatakan sebagai aktor intelektual, untuk menghindari konflik horisontal yaitu SARA di wilayah tersebut.

Pernyataan pihak Polres Manggarai Barat tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak karena dianggap membelokkan fakta yang sebenarnya.