Konflik Tanah Nanga Banda Reo, Kuasa Hukum Arifin Manasa Surati BPN Manggarai

Ruteng, Sorotntt.com. – Polemik tanah di Nanga Banda di Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga sampai dengan saat ini belum menemui titik terang.

Pemda Manggarai maupun pemilik tanah masih saling klaim terkait kepemilikan sah atas objek tanah tersebut.

Informasi yang yang berhasil dihimpun oleh media ini bahwa Pemda Manggarai berencana mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada BPN Manggarai.

Hal itu diketahui usai Kuasa Hukum Durman Paulus 00dari H. Zainal Arifin Manasa telah melayangkan surat permohonan penundaan atau penangguhan sertifikat (18/07/2022) di atas tanah milik H. Zainal Arifin Manasa yang terletak di Lokasi Nanga Banda, Wilayah Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai yang di Klaim Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tanggal 29 Juni 2022 ditangguhkan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti / tetap.

“Tanah yang di Klaim Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tanggal 29 Juni 2022, yang terletak di Lokasi Nanga Banda, Wilayah Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan dalil merupakan ASET Pemerintah Kabupaten Manggarai, adalah sama sekali tidak benar,” kata Durman Paulus kepada wartawan belum lama ini

BACA JUGA:  Direktur BOPLBF, Shana Fatima Mendampingi Menteri Pariwisatadan Ekonomi Kreatif

Menurut kuasa hukum ini, Tanah yang di Klaim Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tanggal 29 Juni 2022, yang terletak di Lokasi Nanga Banda, Wilayah Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, adalah benar benar Tanah milik H. Zainal Arifin Manasa, sesuai surat bukti kepemilikan.

“Bukti pembayaran PBB sejak tahun 1991 secara terus menerus hingga sekarang.
Pada tahun 2011, Pemerintah Kelurahan Reo menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah tersebut dengan nomor: Pem.041/842/VIII/2011, tanggal 08 Agustus 2011, atas nama Lurah Reo, yaitu Julkarnain Badarudin,” jelasnya.

Kata dia, ada juga bukti petunjuk, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/PDT.B/2015/PN.RTG tanggal 17 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA:  Warga Kesal royek Irigasi Siluman di Persawahan Ikongkilo Matim

“Pada tahun 2001 semasa kepemimpinan Bupati Anton Bagul, Pemkab Manggarai menghadirkan Proyek di Wilayah Kecamatan Reok yang dinamakan Program Garam Yodium dengan memberikan bantuan kepada seluruh petani garam, yang di dalamnya juga termasuk Klien saya sebagai salah satu pemilik lahan tersebut,” tambahnya.

Tanah yang di Klaim Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan sengaja merusak, membongkar Pagar Milik Klien saya dengan menggunakan Alat berat hinga Klien saya mengalami kerugian ratusan juta rupiah .
Atas tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai KLIEN saya telah mengadu ke KOMNAS HAM,” tandasnya

“Selain mengadu ke KOMNAS HAM Klien saya juga melapor serta mengadu ke Pihak berwajib yaitu Kepolisian untuk diperoses secara hukum atas tindakan Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dengan sengaja merusak serta membongkar Pagar milik Klien saya hinga Klien saya mengalami kerugian ratusan juta rupiah,” lanjut Paul menambahkan.

BACA JUGA:  RESPON PRESIDEN RI atas LATAR BELAKANG UU CIPTA KERJA DAN ATAS DISINFORMASI YANG BEREDAR

Lebih jauh Paul menjelaskan, Kliennya juga akan mengajukan tuntutan secara keperdataan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai terkait kerugian yang dialami Kliennya baik secara Materiil maupun Imateril. (Tim)